Berita Terbaru Aglomerasi

Daerah aglomerasi Jabodetabekjur diharapkan akan banyak pengaruh terhadap pembangunan di Depok.

Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ tidak akan mengambil alih kewenangan pemerintah daerah.

Baleg DPR RI bersama Pemerintah dan DPD telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. 

DPR RI dan pemerintah menyetujui ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur) ditunjuk oleh Presiden.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR mengatakan sistem aglomerasi di daerah Jakarta yang diusulkan dalam RUU DKJ tidak mungkin dipimpin oleh seorang gubernur atau menteri.

Mendagri Tito Karnavian memastikan usulan dewan aglomerasi, seperti draf RUU DKJ tidak akan tumpang tindih dengan posisi gubernur.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.

Kebijakan ganjil genap (gage) akan diperluas hingga ke wilayah Tangerang Raya, Banten. Keputusan itu diambil usai dilaksanakannya rapat terbatas dengan Presiden Jokowi

PPKM Level 3 diterapkan di wilayah aglomerasi Jabodetabek tapi penerapannya berbeda dalam menghadapi varian omicron.

Meski PPKM level 3, Luhut berpesan kepada masyarakat yang sudah vaksin lengkap untuk tidak takut beraktivitas namun tetap terapkan Prokes.

Kebijakan ganjil genap ini akan diberlakukan di wilayah aglomerasi, ibu kota provinsi sampai dengan jalan tol. Rencananya 20 Desember-2 Januari 2021.

Vaksinasi merdeka dilakukan selama 10 hari di wilayah penyangga DKI Jakarta, seperti Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Depok.