Berita Terbaru Baleg dpr

Dengan revisi UU Kementerian Negara, maka Presiden diberi kebebasan untuk menambah dan atau mengurangi kementerian, di pemerintahannya. Pengesahan menunggu Paripurna DPR.

Pemerintah mengusulkan agar jabatan ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dijabat secara bergilir. Panja RUU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres, disetujui

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah menyetujui revisi Undang-undang Kementerian Negara dibawa ke tingkat selanjutnya untuk disahkan menjadi UU dalam paripurna.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan RUU Kementerian Negara bakal disahkan dalam rapat paripurna sebelum 30 September 2024

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melaporkan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang revisi UU Pilkada ke MKD

Titi mengatakan, putusan MK adalah final dan mengikat dan berlaku seketika. Tetapi, malah putusan itu diinterpretasi ulang oleh Baleg DPR. Padahal, putusan MK bukan baru.

 Usai menjadi polemik dan aksi protes penolakan Revisi UU Pilkada, akhirnya DPR RI secara resmi membatalkan Revisi UU Pilkada, ini poin-poin UU Pilkada yang kontroversi

 Hanum Salsabiela Rais, putri dari Amien Rais mengkritik presiden Jokowi dan menyinggung kembali pernyataan Amien Rais soal Jokowi Bahaya tapi tak ada yang percaya

Habiburokhman, Politisi dari Partai Gerindra menjadi

Keputusan MK adalah bersifat final dan mengikat.

Gelombang protes melalui aksi demonstrasi yang menentang persetujuan Badan Legislasi atau Baleg DPR RI atas revisi Undang-Undang Pilkada juga dilakukan di Sumatera Barat.

Aksi demonstrasi untuk menolak pengesahan revisi Undang-undang Pilkada di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024 siang ini sempat ricuh