Berita Terbaru Bawaslu

Bawaslu RI menyatakan bantuan sosial (bansos) akan menjadi salah satu poin pengawasan dalam Pilkada serentak 2024.

Kantor Bawaslu Nusa Tenggara Barat (NTB) digeruduk sejumlah massa untuk mendesak Bawaslu segera memanggil Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi. Karena Lalu Gita diduga

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tidak melakukan pelanggaran Pilpres 2024. 

Hakim MK mengatakan dalil bahwa kebijakan Presiden Jokowi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) Bawaslu itu adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.

Bawaslu menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) dan penggantian pejabat daerah menjadi aspek pengawasan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, dalam seminggu ke depan, pihaknya bakal menyeleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk persiapan Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengenang gedung lembaganya yang berada di Jalan M. H. Thamrin Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat, sebagai saksi politik identitas.

Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi melakukan banyak kontroversi menjelang Pilkada 2024. Dia dikabarkan ingin maju menjadi calon Gubernur NTB tapi dipelototi Bawaslu.

MK bakal membacakan putusan sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada 22 April 2024 mendatang.

Bawaslu RI akan mengevaluasi dan menyeleksi ulang anggota panitia pengawas (panwas) ad hoc yang dianggap tidak bekerja optimal di Pemilu 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan mulai menggelar sidang sengketa Pileg setelah membacakan putusan sidang sengketa Pilpres 2024.