Berita Terbaru Daerah khusus jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada 25 April 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada 25 April 2024. Adapun, UU ini terdiri menjad

Pergantian KTP akan dilakukan secara bertahap.

Daerah aglomerasi Jabodetabekjur diharapkan akan banyak pengaruh terhadap pembangunan di Depok.

KPU juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jakarta soal dua putaran. Jika ada putaran kedua, estimasi bisa Januari 2025 atau Februari 2025.

Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan tetap harus disyukuri. Walau kini Jakarta statusnya bukan lagi Daerah Khusus Ibukota, DKI. Kini Jakarta jadi DKJ.

Menteri Dalam Negeri mengatakan RUU DKJ merupakan wujud komitmen untuk mengupayakan Jakarta menjadi kota berkelas dunia, setelah tak lagi menjadi ibu kota negara.

Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ tidak akan mengambil alih kewenangan pemerintah daerah.

 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, menolak untuk disahkannya RUU tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ menjadi undang-undang, dalam rapat paripurna DPR RI hari ini.

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) jadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis, 28 Maret 2024.

Kemendagri menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibawa ke sidang paripurna DPR RI untuk menjadi Undang-Undang (UU).

Anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Darmadi Durianto, menyebut Jakarta tidak akan menjadi kota global jika masih berkutat pada persoalan banjir dan juga kemacetan.