Berita Terbaru Devisa hasil ekspor

LPEI memperkuat komitmennya untuk memperkuat ekosistem ekspor batik yang berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi ekspor nasional

Pemerintah bakal melakukan evaluasi mengenai kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Sebab, kebijakan itu dinilai belum maksimal dalam tiga bulan

Denda yang dikenakan kepada eksportir yang tidak mematuhi ketentuan Devisa Hasil Ekspor (DHE) mencapai Rp 56 miliar.

Pemerintah bakal memberikan insentif menarik bagi para eksportir yang memarkirkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri.

sanksi yang diberikan Pemerintah kepada eksportir yang tidak menempatkan DHE di dalam negeri hanya sanksi administratif berupa penangguhan ekspor.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2023 yang mewajibkan para eksportir memarkirkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri

Pemerintah menetapkan 4 sektor yang masuk ke dalam aturan parkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri di antaranya pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyiapkan aturan turunan dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA akan segera diterbitkan.

Pemerintah dalam waktu dekat akan menerbitkan revisi aturan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Sri Mulyani memastikan aturan itu tidak akan menzalimi para pelaku ekspor

Eksportir akan diwajibkan menahan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri selama tiga bulan.