Berita Terbaru Dkpp

KPU dilaporkan ke DKPP terkait Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. PKPU tersebut mengabaikan Putusan MK mengenai penghitungan masa jabatan pelaksana tugas kepala daerah.

DKPP memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara pelanggaran kode etik jajaran KPU RI karena pengadu, Tuti Yuliati, telah mencabut pengaduannya.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia berharap pemerintah segera mengirimkan Surat Presiden (Surpres) mengenai pergantian Ketua KPU. Menurutnya, pergantian eks Ketua.

KPU RI tengah menyusun SK untuk aturan internal lembaga itu dalam upaya mencegah tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), sebagaimana rekomendasi Komnas HAM.

Menteri Perempuan menekankan pentingnya melihat kasus kekerasan terhadap perempuan dengan perspektif korban, termasuk dalam kasus mantan ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Komnas HAM menanggapi Keputusan Presiden Nomor 73P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.

Presiden Jokowi menandatangani Keppres terkait pemberhentian tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai ketua dan anggota KPU.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan selama tak ada pelanggaran yang dilakukan maka komisioner KPU RI masih tetap layak menyelenggarakan pilkada.

Ketua Bawaslu menilai situasi yang dihadapi KPU tidak mudah usai putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari terkait kasus asusila.

Tito Karnavian mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada yang dilakukan secara serentak pada 2024 mengukir sejarah baru dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Sosok Ketua dan Anggota KPU, Hasyim Asy'ari ini baru saja resmi diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lantaran tindakan bejat yang dilakukannya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut memberikan respon atas cuitan mantan Menkopolhukam RI Mahfud MD terkait kinerja Komisi Pemilihan Umum atau KPU.