Berita Terbaru Icw

ICW mengatakan bahwa rencana pembubaran KASN merupakan hal yang tidak tepat karena lembaga tersebut perlu penguatan fungsi untuk menjaga ASN bersih dari politisasi.

Bawaslu bakal mengecek data bakal calon legislatif berstatus mantan koruptor apakah sudah melewati masa lima tahun untuk bisa mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merilis bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang pernah terjerat kasus korupsi.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Viva Yoga Mauladi, mengingatkan kepada masyarakat agar pada Pemilu 2024 untuk tidak memilih hanya karena benyak uangnya.

NasDem menegaskan, tidak ada aturan legal yang melarang eks koruptor maju sebagai bakal caleg pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

ICW mengungkap 15 bekas terpidana korupsi atau koruptor jadi nyaleg di DPR dan DPD RI. Jumlahnya bisa lebih banyak.

ICW meminta KPU segera mengumumkan nama bakal caleg, baik tingkat DPRD kota/kabupaten/provinsi, DPR RI, dan DPD RI yang berstatus mantan terpidana koruptor.

Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mengaku pernah meminta Presiden Jokowi membubarkan KPK karena dinilai sudah tidak efektif.

ICW dan YLBHI menyoroti LHKPN milik Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto yang diduga janggal.

ICW menilai jika menteri Jokowi tak mundur, ada potensi konflik kepentingan dalam penggunaan aset dan fasilitas negara untuk kepentingan meraup suara masyarakat di 2024.

KPK menduga rekayasa pada tanggal di chat viral 'Bisalah Kita Cari Duit' Johanis Tanak dengan seseorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

ICW melaporkan Johanis Tanak kepada Dewas KPK terkait chat viral 'Bisalah Kita Cari Duit' dengan seseorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).