Berita Terbaru Industri hasil tembakau

Direktur PT Nojorono Tobacco International (NTI), Arief Goenadibrata, mengaku optimistis terhadap peluang pertumbuhan perusahaan. Utamanya untuk melakukan ekspansi bisnis

Pemerintah bakal menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 10 persen, mulai 1 Januari 2024. Kebijakan ini akan membuat harga rokok kembali naik.

Pasal-pasal terkait tembakau di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan diminta untuk tidak mengabaikan berbagai aspek terkait perekonomian nasional.

Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) mendesak agar industri hasil tembakau (IHT) diberikan perlindungan dari RPP Kesehatan.

Politisi Partai Golkar, anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, terus memperjuangkan kepentingan banyak masyarakat yang menggantungkan hidup di industri hasil tembakau

Industri hasil tembakau (IHT) sektor penyumbang penerimaan negara terbesar lewat cukai. Kontribusi ini diperkuat melalui keberhasilan menyerap banyak tenaga kerja.

Gaprindo meminta agar aturan pertembakauan dalam RUU Kesehatan dapat ditinjau ulang agar tidak mendiskriminasi Industri Hasil Tembakau (IHT).

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyatakan, saat ini para petani sedang menanam harapan dengan dimulainya musim tanam tembakau.

Pemerintah dinilai perlu memberikan perlindungan kepada pekerja sektor padat karya Industri Hasil Tembakau (IHT).

Ketentuan yang menyamaratakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam RUU Kesehatan dinilai akan mengeliminasi industri hasil tembakau sekaligus nafkah pekerja.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan berencana mengelompokan produk tembakau dengan narkotika dan psikotropika sebagai zat adiktif di dalam kategori yang sama.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dengan metode omnibus law yang sedang digodok pemerintah menuai pro kontra. Salah satunya soal penyetaraan tembakau.