Berita Terbaru Komisi xi

Anggota komisi XI mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal makan siang gratis yang dikabarkan sudah masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

Penolakan atas masuknya pengaturan komoditi tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan, kembali diutarakan oleh sejumlah pihak. Kali ini dari DPR.

Hal itu diutarakannya dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin, 2 Oktober 2023, mebahas terkait PMN.

Komisi XI DPR merestui suntikan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG sebesar Rp 6,55 triliun.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui tambahan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Airnav Indonesia sebesar Rp 1,55 triliun.

Sebanyak tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada awal tahun 2024.

Komisi XI DPR RI mengesahkan pagu anggaran Kementerian Keuangan untuk tahun 2024 yakni sebesar Rp 48,35 triliun.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kaungan Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada hari ini.

Asumsi dasar yang disepakati terdiri dari asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan, serta indikator pembangunan.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menolak revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) diketahui mengalihkan tanggung jawab terkait segala macam pemenuhan hak bagi para konsumen Meikarta kepada pengembang.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan mengkrak meskipun pada 2024 mendatang kepemimpinan RI akan berganti.