Berita Terbaru Masyarakat anti korupsi indonesia

Boyamin MAKI sebelumnya bilang peluang Harun Masiku ditangkap KPK minim cuma 30 persen. Meskipun, Firli Bahuri saat ini tak jadi Ketua KPK.

Menurut Boyamin, saat ini penegak hukum, baik kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun kepolisian, tidak perlu menunggu laporan publik untuk mengusut kasus tersebu

Kejagung bisa menyita aset terdakwa Heru Hidayat dengan acuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2021.

Diharapkan Kejagung bisa optimalkan pengembalian kerugian negara sebesar Rp22 triliun dalam skandal Asabri.

Konfrontasi perlu dilakukan. Sebab, bantahan Azis Syamsuddin mengenai orang dalamnya di KPK bertolak belakang dengan keterangan para saksi lain.

Berawal dari pengakuan Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara, yang menyebut pernah didatangi suruhan Azis Syamsuddin di lapas tempatnya ditahan.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, walau Novel Baswedan cs bisa menolak, tetapi dia menilai tidak ada salahnya diterima memperkuat Polri.

MAKI dan LP3HI melayangkan gugatan melawan Ketua DPR Puan Maharani dalam hal hasil seleksi calon pimpinan BPK.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) akan menggugat Ketua DPR RI, Puan Maharani ke PTUN terkait seleksi anggota BPK

Pinangki Sirna Malasari, kini sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, setelah Pengadilan Tinggi DKI memvonis 4 tahun penjara.

Terkait dengan belum dieksekusinya Pinangki oleh Kejaksaan ke Rutan Kelas IIA Pondok Bambu. Ini dipersoalkan oleh MAKI.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, untuk menghindari potensi korupsi perlu diawasi.