Berita Terbaru Publisher rights

Di tengah gelombang digitalisasi yang menghantam industri media, regulasi Publisher Rights yang baru disahkan Presiden Joko Widodo diyakini dapat menjanjikan masa depan y

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjanjikan bakal segera menindaklanjuti amanat dari Peraturan Presiden atau Perpres Publisher Rights.

Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 32 Tahun 2024 atau Publisher Rights pada 20 Februari 2024.

The Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) signed the Presidential Regulation on Publishers' Rights as a form of government support for quality journalism.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani Perpres terkait Hak Cipta Penerbit atau Publisher Rights.

Menkominfo Budi Arie menyebut Peraturan Presiden tentang Publisher Rights atau hak-hak penerbit rencananya disahkan pada Selasa, 20 Februari 2024.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menyebut naskah 'Publisher Rights' atau Hak Penerbit memasuki tahap final.

Presiden Jokowi menyebutkan pembahasan mengenai peraturan presiden mengenai hak penerbit atau "publisher rights" rumit karena adanya perbedaan keinginan antarpihak.

Forum Pemred dan Dewan Pers sepakat melakukan konsolidasi bersama seluruh konstituen dan masyarakat pers untuk menyamakan persepsi dan frekuensi soal Publisher Rights.

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mendorong Rancangan Peraturan Presiden Publisher Rights untuk segera disahkan sebelum kehilangan relevansinya dalam ekosistem.

Peraturan Presiden tentang Publisher Rights atau hak penerbit tengah menjadi topik yang hangat. Beberapa waktu yang lalu, Google dengan gamblang menolak regulasi tersebut

Menkominfo menerima kunjungan dari Meta Asia Pacific (APAC), merupakan induk dari Facebook, Instagram dan WhatsApp pada 8 Agustus 2023. Mereka membahas Publisher Rights.