Berita Terbaru Reforma agraria

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Kepala BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, memiliki strategi untuk menggebok mafia tanah, di Indonesia.

Mahfud MD, menegaskan sampai saat ini program reforma agraria, yang diusung pemerintah belum berhasil terealisasi. Karena, porsi kepemilikan tanah didominasi konglomerat.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja memastikan, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 400 hektare, untuk relokasi warga yang terdampak proyek pembangunan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR) mengungkapkan, realisasi redistribusi tanah sudah mencapai 3,9 juta hektare hingga akhir Oktober.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, reforma agraria telah berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, meminta kepada masyarakat untuk melaporkan apabila ada jajarannya yang nakal dalam pengurusan administrasi soal tanah di lapangan.

Reforma agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan serta menangani sengketa dan konflik agraria.

Wakil Ketua MPR menegaskan bahwa reforma agraria harus menyasar kepada masyarakat yang memang membutuhkan lahan, ladang, atau sawah agar tak terjadi ketimpangan.

Reforma Agraria, salah satu PSN yang dijalankan pemerintah, terutama Kementerian ATR/BPN untuk wujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat.

Upaya penanganan konflik agraria sudah mulai dipetakan dan dilaksanakan oleh Menteri ATR/Kepala BPN dan langkah percepatan PTSL di Provinsi Jawa Timur.

Jokowi dengar langsung permasalahan di bidang agraria yang dialami di lapangan. Presiden ingin reforma agraria dipercepat.

KPA menyatakan sedari awal pihaknya menentang Omnibus Law UU Ciptaker.