Berita Terbaru Revisi uu ite

Keamanan transaksi keuangan digital kini telah memperoleh kepastian hukum dengan disetujuinya revisi kedua UU ITE menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 oleh Presiden RI

Menkominfo), Budi Arie Setiadi memastikan tidak ada kriminalisasi setelah diberlakukannya UU ITE pasca revisi kedua

Anggota DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

DPR RI mengesahkan revisi undang-undang (RUU) perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dalam rapat paripurna.

Keputusan tingkat I sudah disepakati saat raker antara Komisi I DPR dengan Kemenkominfo dan Kemenkumham.

Fahri Hamzah mengkritik perlunya revisi UU Parpol dan UU Pemilu. Dia bilang, pemilu di Tanah Air semakin liar ketegangannya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengakui telah menerima surat Presiden (Surpres) Jokowi terkait revisi UU ITE

DPR dan pemerintah berharap berbagai keresahan dari UU ITE bisa diselesaikan dari beberapa catatan revisi UU ini.

Revisi UU ITE atur jeratan hukum terhadap pihak penyebar konten. Pelaku asusila bisa dijerat UU Pornografi.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, UU ITE menimbulkan banyak kontroversi dalam penerapannya. Maka perlu dilakukan revisi total.

Tim Kajian UU ITE menghimpun masukan dan saran kepada pelapor dan terlapor yang pernah bersinggungan dengan UU ITE.

Gerindra anggap revisi UU ITE diperlukan untuk kebaikan iklim demokrasi. Perlu revisi sejumlah pasal karet.