Berita Terbaru Uu hpp

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen itu disebut akan dilakukan pada tahun depan atau 2024 pada momentum tahun pemilu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan, penerimaan pajak sampai 14 Desember 2022 telah mencapai Rp1.634,3 triliun.

Dalam salah satu PP Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan tersebut, turut mengatur hak dan kewajiban soal pajak karbon.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pengenaan pajak karbon batal dilaksanakan per 1 April 2022.

Pemberlakukan UU HPP dengan PPN 11 Persen mengakibatkan komoditas gas bumi menjadi jenis Barang Kena Pajak yang akan dikenakan PPN.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, penerimaan pajak akhirnya mencapai target setelah 12 tahun tidak mencapai target.

UU HPP ini dibuat saat pandemi terjadi. Sehingga menyeimbangkan penerimaan pajak dengan situasi ekonomi akibat hantaman pandemi yang masih berlangsung.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan tarif pajak 2022 ini diatur dalan UU HPP. Tarif pajak orang kaya lebih besar.

Total target penerimaan pajak pada 2022 yang telah disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp1.265 triliun, naik 2,87 persen dari target 2021.

Pemerintah melakukan reformasi sistem perpajakan pada tahun 2021 secara menyeluruh melalui lahirnya UU HPP. Sempat memicu kontroversi publik

Menkeu Sri Mulyani menegaskan, pajak yang dipungut Pemerintah pusat akan kembali ke daerah untuk dimanfaatkan.

Sri Mulyani juga berbincang-bincang seputar perpajakan bersama para pengusaha dan wajib pajak prominen.