Berita Terbaru Uu ikn

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan dalam debat pertama Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 yang digelar di KPU Selasa malam, 12 Desember 2023 sebut mengenai IKN

Bagi Anies Baswedan, UU IKN tak ada proses pembahasan yang komprehensif yaitu berikan ruang kepada publik. Padahal, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Presiden Jokowi optimis IKN akan selesai meskipun akan lengser pada 2024 mendatang. IKN kata Jokowi, ada UU-nya yang disetujui mayoritas fraksi DPR RI

DPR RI akan mengambil keputusan terkait RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), dalam Rapat Paripurna ke-7 pada hari ini.

Elite Demokrat juga meragukan laporan Pemerintah soal kesiapan investasi Uni Emirat Arab untuk pembangunan IKN.

Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan populasi IKN Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada 2045, sesuai perhitungan daya dukung lahan dan daya dukung lingkungan.

Sebagai parpol pendukung pemerintah, hanya Nasdem yang abstain. Parpol pro pemerintah lain kayak Golkar, PDIP, Gerindra, PPP, PAN setuju.

Menteri Hukum dan HAM mengatakan pemerintah mengusulkan perubahan UU tentang IKN untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023.

Penggugat UU IKN adalah guru honorer. Dia merasa dirugikan karena pembangunan IKN menggunakan APBN. Dia juga mengatakan, pemindahan tidak mendesak.

Menteri Ida menyampaikan versinya dari hasil dialog tersebut, di mana dirinya mengakui telah menjelaskan secara gamblang dasar dari terbitnya Permenaker soal JHT.

Pemerintah dan DPR telah mensahkan UU IKN. Maka semestinya langkah hukum yang dilakukan bisa lewat Mahkamah Konstitusi atau MK. Petisi dianggap telat.

Pemerintah menyiapkan 10 regulasi atau aturan turunan dari UU Ibu Kota Negara atau IKN, yang saat ini masih terus disusun. Pembangunan fisik dimulai tahun ini.