Berita Terbaru Uu pdp

Menerapkan perlindungan data pribadi bukan tugas yang mudah. Diperlukan banyak faktor untuk mengaktifkannya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria fokus menyelesaikan target sebelum masa tugasnya berakhir pada Oktober 2024.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menyurati penyedia layanan internet Biznet terkait dugaan kebocoran 380 ribu data pelanggan.

Kehadiran UU PDP mendorong kewaspadaan semua pihak, terlebih masyarakat yang rentan dijadikan target langsung berbagai bentuk serangan siber, contohnya domain phishing.

Masyarakat perkotaan di Indonesia tercatat lebih melek terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, daripada masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan.

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) secara signifikan memberi dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Percepatan implemantasi undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di perusahaan BUMN, semakin didorong untuk segera bisa diwujudkan.

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah disahkan pada September tahun lalu akan memiliki masa transisi dua tahun yang bisa digunakan industri bersiap.

Padahal, semakin pesatnya penggunaan teknologi dalam bisnis dan juga kehidupan sehari-hari, risiko keamanan siber serta pelanggaran hukum di dunia maya selalu mengintai.

Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu dalam negeri (DP4) kepada KPU. Tercatat 204.656.053 jiwa data pemilih potensial.

Indonesia bergabung sama Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina karena sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi/UU PDP. Tapi, tantangan masih tetap ada

Jumlah pengguna internet di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Duet maut tim legal ini pun menggabungkan layanan hukum digital dengan keamanan siber