Berita Terbaru Uu pemilu

Undang-undang Pemilu, kembali digugat di Mahkamah Konstitusi atau MK. Materi gugatan, adalah Pasal 169 Ayat 1 huruf n dan q. Terutama terkait dengan usia capres cawapres.

Partai Garuda menambah deretan parpol yang melabuhkan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengatakan Tim Penyidik Bareskrim Polri sedang mempelajari laporan masyarakat terhadap mantan Wamenkumham Denny Indrayana.

Menurut Direktur Democracy and Electoral Empowerment Parternship (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di pemilu itu tidak etis.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi cuitan mantan Wamenkumham, Denny Indrayana, lewat akun twitternya soal sistem pemilu ini.

Pengamat politik, Adi Prayitno, mengatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diantaranya adalah untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024, rawan huru hara politik

Menurut Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, politik identitas adalah permasalahan besar, disaat penyelenggaraan Pemilu 2019. Maka dari itu, Bawaslu bakal bertindak dengan tegas.

Komisi I DPR Aceh, melaporkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI ke Ombudsman RI, di Jakarta. Pelaporan itu terkait dugaan maladministrasi rekrutmen panwaslih di sana.

Sebanyak 8 partai politik meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk konsisten menggelar Pemilu 2024 sesuai tahapan. Dimana berdasarkan UU Pemilu, proporsional terbuka.

Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini bakal menolak uji materi Undang-Undang atau UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait sistem pemilu Indonesia, proporsional terbuka.

Delapan dari 9 fraksi yang ada di DPR saat ini menolak untuk digunakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Saat ini, sistem proporsional terbuka digugat ke MK.

Nasdem mengatakan bahwa penggugat proporsional terbuka di MK atas nama Yuwono Pintadi bukan lagi kader mereka karena sejak 2019 tidak memperpanjang KTA, jadi bukan kader.