Berita Terbaru Uu tpks

Tindakan siulan atau suit-suit perempuan, dengan nuansa seksual atau merendahkan sehingga seseorang merasa tak nyaman, dapat dianggap sebagai kekerasan seksual nonfisik.

Polisi mengungkapkan kasus pemerkosaan ABG di Parigi Moutong (Parimo) bukan pemerkosaan, melainkan kasus persetubuhan anak di bawah umur.

 Cinta Laura Kiehl ajak masyarakat lawan kekrasan seksual yang sudh mengakar di Indonesia. Dia mengatakn UU TPKS tidak cukup untuk menekan hal yang sudah mengakar tersebt

Ketua DPR Puan Maharani, mengkritisi kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada salah satu tenaga honorer, di salah satu kementerian. Satgas perlu untuk segera dibentuk.

Lembaga Survei KedaiKOPI menilai Puan Maharani merupakan tokoh politik nasional yang memiliki rekam jejak yang jelas tetapi sang Ketua DPR tidak suka pamer.

DPR menilai harusnya pemerintah memprioritaskan penerbitan aturan turunan UU TPKS, yakni Peraturan Pemerintah atau PP dan Peraturan Presiden atau Perpres.

UU TPKS tersebut juga telah diunggah dalam laman resmi jdih.setneg.go.id. UU tersebut ditandatangani Jokowi pada Senin, 9 Mei 2022.

Peran PDIP dalam memperjuangkan UU TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dinilai cukup besar. Termasuk mengawal isu mengenai kekerasan perempuan.

Erick Thohir menerbitkan surat edaran pencegahan kekerasan dan pelecehan di BUMN dalam rangka menyambut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dengan lahirnya UU TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka para korban semakin terlindungi untuk melaporkan dan mengungkap kasus seperti ini.

Fraksi PKS berpandangan, karena saat ini UU TPKS telah disahkan maka pembahasan RUU KUHP harus dilakukan secepatnya dan disahkan. Sebagai upaya pencegahan.

Undang-undang TPKS ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum bagi para korban kekerasan seksual untuk menuntut keadilan.