Berita Terbaru Zat adiktif

Permintaan untuk menghilangkan pasal pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau dari RPP Kesehatan ini merupakan salah satu poin dalam pernyataan sikap hasil kegiatan.

Desakan agar dihapusnya pasal zat adiktif yang menyamakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika di Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan terus bermunculan.

Baleg DPR RI mempertanyakan DIM RUU Kesehatan yang diajukan pemerintah, mengatur terkait komiditi zat adiktif.

Komunitas Kretek menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang saat ini disusun secara omnibus law tidak transparan

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Vita Ervina menilai terlalu berlebihan menyamakan tembakau dengan narkotika dalam satu definisi kelompok zat adiktif.

Polemik dikelompokannya tembakau dengan narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol dalam draf RUU Kesehatan masih berlanjut.

Kontroversi olahan tembakau yang disamakan dengan narkotika dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan masih menimbulkan polemik.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan berencana mengelompokan produk tembakau dengan narkotika dan psikotropika sebagai zat adiktif di dalam kategori yang sama.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dengan metode omnibus law yang sedang digodok pemerintah menuai pro kontra. Salah satunya soal penyetaraan tembakau.

Salah satu permasalahan krusial di RUU Kesehatan adalah ihwal disetarakannya produk-produk legal seperti hasil tembakau dengan narkotika dan psikotropika.