Soekarno
- U-Report
Kemerdekaan yang diraih tidak bisa langsung dinikmati oleh Soekarno dan rakyat Indonesia karena masih banyak pihak sekutu yang belum bisa mengakui. Mereka juga masih berusaha untuk menjajah lagi tanah Indonesia.
Agresi yang dilakukan Belanda sudah dilaporkan ke PBB. Meski demikian, Belanda tetap saja melakukan penyerangan hingga masalah ini diikutsertakan dalam rapat Dewan Keamanan PBB dan akhirnya dikeluarkan Resolusi No 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya konflik bersenjata harus segera dihentikan.
Pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang kedua, Pemerintah Indonesia dan Belanda pun menyepakati resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB tersebut. Setelah pengakuan kedaulatan (meski pemerintah Belanda menyebutnya sebagai penyerahan kedaulatan), Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat lagi sebagai presiden dan perdana menteri Republik Indonesia Serikat (RIS).
Karena tuntutan rakyat ingin Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS pun berubah menjadi Republik Indonesia.
Pada 30 November 1957, Soekarno datang ke Perguruan Cikini dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Perguruan yang juga menjadi tempat bersekolah putra-putrinya. Namun, tiba-tiba saja granat meledak di tengah pesta tersebut. Sebanyak 9 orang tewas, 100 orang terluka termasuk pengawal presiden. Sedangkan, Soekarno dan anak-anaknya selamat.
Beberapa terror terus menghantui Presiden Soekarno hingga akhirnya terror besar pun terjadi pada tahun 30 September 1965 yang lebih dikenal dengan peristiwa G 30 SPKI, para Jenderal dibunuh dan mayatnya dibuang ke lubang buaya oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Meski hingga kini kebenaran dibalik kejadian tersebut masih menjadi kontroversi.
Pemberontakan itu menciptakan krisis politik di Indonesia hingga para pemuda dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia) melakukan demonstrasi besar-besaran. Mereka menyatakan tri tuntutan rakyat (Tritura) yang salah satunya yaitu bubarkan PKI.
Soekarno menolak untuk bubarkan PKI dan karena inilah politik Soekarno pun meredup. 5 bulan pun berlalu, Soekarno akhirnya menerbitkan surat 11 Maret atau lebih dikenal dengan istilah Supersemar yang ditandatangani oleh Soekarno, isinya meminta Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu untuk menjaga keamanan pemerintahan.
