Viral Percakapan WAG Guru SMA di Jaktim, Diduga Bernada Rasial
- U-Report
VIVA – Viral di media sosial tangkapan layar berisi percakapan berbau rasial diduga dilontarkan oleh seorang guru SMA di Jakarta Timur. Terlihat potongan gambar percakapan seseorang yang disebut berinisial TS sedang berbicara dalam grup WhatsApp.
TS disebut sebagai guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti itu mengatakan kepada para siswa agar tidak memilih calon ketua OSIS yang non-Muslim. Hal ini di lontarkan TS saat menjelang pemilihan ketua OSIS di salah satu sekolah negeri yang ada di Jakarta Timur.
“Assalamualaikum…hati2 memilih ketua OSIS Paslon 1 dan 2 Calon non Islam…jd ttp walau bagaimana kita mayoritas hrs punya ketua yg se Aqidah dgn kita.”
“Mohon doa dan dukungannya utk Paslon 3.”
“Mohon doa dan dukungannya utk Paslon 3.”
“Awas Rohis jgn ada yg jd pengkhianat ya,” demikian pesan dalam grup tersebut.
Terkait hal tersebut, Kasudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Timur Gunas Mahdianto membenarkan hal tersebut. Gunas mengatakan, TS sudah diberikan pembinaan dan diperiksa.
“Sudah diberikan pembinaan oleh kepala sekolah. Gurunya juga di-BAP, sudah dilaporkan ke dinas juga itu,” ujar Gunas saat dihubungi, Senin, 26 Oktober 2020.
Gunas juga menjelaskan TS sudah diperiksa sejak minggu lalu. Selanjutnya pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang berhak memberikan sanksi.
Gunas menilai perilaku tersebut tak pantas dilakukan oleh seorang tenaga pendidik, terlebih di sekolah negeri yang muridnya terdiri dari beragam suku dan agama.
“Kita perlu antisipasi masalah SARA. Semua agama punya hak yang sama. terlebih ini seorang guru yang mengajar murid dari semua agama. tidak boleh terjadi lagi,” tutur Gunas.
Hasil pemeriksaan TS sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Hingga saat ini, Gunas belum bisa memastikan apakah TS masih aktif mengajar atau tidak.
Prabowo: Gaji Guru dan Hakim Harus Diperbaiki, karena Kita Mau Habiskan Korupsi
Prabowo menegaskan gaji hakim dan guru harus terus diperbaiki sebagai bagian dari upaya pemerintah memberantas korupsi dan mencegah hakim menerima suap.
