- VIVA.co.id/Sherly
VIVA – Ada banyak hal yang membuat seseorang atau para karyawan melakukan mogok kerja. Mogok kerja sendiri merupakan suatu hal di mana para karyawan sebuah perusahaan melakukan henti kerja sebagai bentuk protes atau rasa kekecewaannya pada perusahaan di mana tempat dia bekerja.
Mogok kerja juga dilakukan agar memberikan ancaman tegas pada perusahaan agar mengganti aturan atau memberikan fasilitas yang lebih menjanjikan bagi karyawannya. Ternyata aksi mogok kerja ini tidak hanya berlaku pada karyawan di sebuah perusahaan saja, tapi juga terjadi pada para wakil rakyat.
Baru-baru ini viral sebuah video di media sosial. Di mana video yang diunggah oleh akun Instagram milik @fakta.indo pada hari ini tersebar luas di dunia maya. Berkat unggahan video tersebut, para netizen pun turut ramai memberikan komentar di kolom video.
Pada video tersebut diduga para anggota DPRD Bungo Jambi tengah membuat ancaman mogok kerja. Hebohnya, mereka melakukan mogok kerja lantaran uang perjalanan dinas yang harusnya didapat justru malah tak juga kunjung cair.
Tampak beberapa orang dalam video tersebut, yang diduga para anggota DPRD yang sedang beramai-ramai serta berkumpul. Dalam video tersebut, para anggota terlihat marah sambil memberi ancaman tegas dengan nada tinggi penuh emosi dan kekesalan.
Salah satu dari anggota DPRD memberikan ancaman karena uang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak kunjung cair. "Kami tidak akan hadir (ke tempat kerja) jika SPPD belum cair besok pagi," ujar salah satu anggota.
Nampak, mereka berteriak kencang dengan kompak sebagai tanda setuju mogok kerja jika SPPD tidak kunjung cair. l u byTidak sekadar marah, mereka juga membeberkan uang SPPD yang tak kunjung cair selama 3 bulan terakhir.
"SPPD cair kami akan hadir. Pimpinan harus perhatikan kami ini. Sudah tiga bulan tidak cair," imbuhnya.
Sontak saja aksi yang dilakukan para anggota DPRD ini tuai beragam komentar miring dari para warganet.
Banyak yang membuat kritikan hingga hujatan yang dilakukan oleh DPRD Bungo. Tidak sedikit yang berkomentar, jika seharusnya wakil rakyat tidak seharusnya seperti itu.
KPU Tetapkan Dua Caleg PDIP dari Dapil Jakarta 10 Melenggang ke DPRD DKI
Dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2024, ada tujuh orang calon anggota legislatif petahana berhasil mempertahankan kursinya di DPRD Provinsi Jakarta dari daerah pemilihan
