Ditanya Mau Dipanggil Apa Jika Terpilih Jadi DPD, Komeng: Asal Jangan Dipanggil KPK

Pelawak Komeng
Sumber :
  • Tanggapan layar video YouTube

Depok – Komedian Komeng sementara masih unggul perolehan suara di pemilihan DPD RI Provinsi Jawa Barat (Jabar) berdasarkan hasil real count KPU.

img_title KPK Minta KKP dan Kemenbud Evaluasi Nilai Kontrak Jasa Influencer Buntut Pengadaan Rp14,7 Miliar

Per Senin, 19 Februari 2024 pagi, pemilik nama asli Alfiansyah Bustami ini telah mengantongi sebanyak 1,8 juta suara atau 12,03 persen mengunguli kandidat lainnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

img_title KPK Respons Pernyataan Raffi Ahmad soal Pejabat Publik Tak Masalah Terima Kerja Sama Sebagai Pekerja Seni

Bersamaan dengan meroketnya jumlah suaranya, Komeng lantas diwawancarai terkait visi misi hingga nama atau sapaan apa yang bakal ia gunakan jika terpilih sebagai DPD.

Terkait visi dan misi, Komeng menjawab, dirinya ingin Indonesia seperti Korea Selatan, bisa dikenal masyarakat dunia lewat seni dan budaya yang mereka miliki.

img_title Pabrik BYD di Subang Digeruduk Ormas, Dedi Mulyadi Bongkar Pemicunya

"Saya ingin seperti Korea Selatan, bisa menjajah negara lain dengan seni dan budayanya. Katanya pemasukan dari seni dan budaya hampir dua digit buat APBN negara," kata Komeng dikutip dari Kompas TV.

"Sementara kita-kan lebih luas dari Korea Selatan dan lebih beragam sukunya, ada suku Sunda, suku Jawa, Suku riti, Suku cadang, semua ada di Indonesia, masa kita nggak bisa," sambungnya.

Komedian Komeng

Photo :
  • IG @komeng.original

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Adapun, terkait sapaan yang bakal digunakan jika terpilih sebagai anggota DPD, komedian yang populer dengan kata ‘uhuy’ itu menjawab spontan.

“Dipanggil apa aja bebas, asal jangan dipanggil KPK," ungkapnya hingga membuat orang di sekitar tertawa.

Ilustrasi Gedung KPK

KPK Dalami Dugaan Suap Penghapusan Temuan Audit BPK di Klaten

KPK kini tengah memeriksa Inspektur Daerah Klaten untuk mendalami dugaan suap penghapusan terhadap temuan audit BPK dalam kasus korupsi Pemkab Klaten.

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut