Maladewa Dibayangi Ancaman Krisis Ekonomi Imbas Perangkap Utang China
- ANTARA FOTO/REUTERS/Reinhard Krause/File photo/File Photo/File Photo/AWW/djo
Maladewa – Kenaikan kekuasaan Presiden Maladewa yang baru terpilih, Mohammad Muizzu, telah menimbulkan disorientasi kepentingan dan salah menilai prioritas. Â
Dengan mengandalkan kampanye pemilunya pada gerakan ‘India Out’, tidak hanya Kongres Nasional Rakyat (PNC) namun juga kandidat terdepan dari partai tersebut, Muizzu, yang mengalami lebih banyak masalah dibandingkan rekan-rekan mereka sebelumnya. Â
Dilansir Thehongkongpost, Jumat 23 Februari 2024, dari retorika anti-India yang terus-menerus ditambah dengan memburuknya tingkat lapangan kerja dan gejolak ekonomi, dispensasi politik tampaknya sedang sibuk menangani krisis demi krisis. Â
Penanganan krisis ini juga tercermin dari fakta bahwa Presiden sendiri pernah menyatakan bahwa tidak ada proyek pembangunan baru yang akan dimulai karena beban ekonomi yang membebani perekonomian dalam negeri. Â
Selain itu, gambaran kekerasan yang terjadi di Parlemen negara tersebut selama sidang telah semakin merusak citra Maladewa secara global. Namun, permulaan resesi ekonomi tampaknya merupakan krisis yang mungkin tidak dipersiapkan oleh partai Presiden Muizzu.
Â
Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, seorang diplomat terkemuka AS yang ditempatkan di Asia Selatan mengungkapkan bahwa Washington sedang mengejar Maladewa untuk memungkinkan investasi dari India dan AS untuk bersama-sama mengambil alih perekonomian Maladewa. Â
Badai salju di Capitol Hill, Washington DC, AS
- AP Photo/Mariam Zuhaib
Alasan utama Washington memilih Male adalah untuk mencegah Maladewa menghadapi situasi serupa seperti negara-negara Asia Selatan lainnya yang harus mengalami kesulitan ekonomi yang parah mengingat besarnya utang Tiongkok dan bentuk pendanaan lain yang telah mereka lakukan. Â
Fakta bahwa India dan AS bersedia menjajaki kemungkinan menarik Maladewa keluar dari resesi ekonomi yang akan datang menunjukkan betapa buruknya situasi di negara kepulauan tersebut. Â
Namun yang lebih mengejutkan adalah kurangnya pengakuan dari pemerintah Maladewa saat ini, fakta bahwa mereka memilih untuk terus memihak Beijing menunjukkan besarnya pengaruh Tiongkok terhadap partai politik yang berkuasa saat ini.
Pada tahun 2020 saja, pemerintah Maladewa menerima pinjaman sebesar USD 196 juta, hibah sebesar USD 29 juta, dan bantuan IMF sebesar USD 56 juta. Â
Selain itu, pada tahun 2023, IMF telah mengeluarkan peringatan kepada pemerintah di Maladewa, dengan mengkategorikannya sebagai negara yang berisiko tinggi mengalami kesulitan utang karena semakin dekatnya kedekatannya dengan Tiongkok. Â