- Dispen TNI AL
Jakarta – Beredar di media sosial cuplikan video menampilkan kendaraan tempur (ranpur) milik TNI disebut disiagakan untuk mengawal gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Video tersebut mulanya dibagikan akun X @Bantoro_Boediantar4 (kini menghilang) pada 26 Februari 2024 lalu.
VIVA Militer: Hoax ranpur TNI di akun X.
- TNI Angkatan Darat
“Ada apa ini??? apa mau diterapkan DARURAT KEAMANAN NASIONAL? kalau iya Semakin kebangetan JOKOWI... RAKYAT bakal dibenturkan dengan TNI (26 feb 2024, 13.30 DEMO di BAWASLU),” tulis narasi unggahan.
Dalam video itu terlihat iring-iringan ranpur milik TNI Angkatan Darat sedang melintas di depan Gedung Bawaslu. Lalu, tampak juga sejumlah orang sedang menonton dan merekam iring-iringan tersebut.
Lantas, benarkah klaim telah terjadi darurat keamanan nasional hingga TNI mengerahkan ranpur ke Bawaslu?
Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi dengan tegas membantah narasi dalam unggahan tersebut. Dia menyatakan bahwa informasi yang disebarkan pemilik akun tidak benar alias hoaks dan berpotensi menyesatkan opini masyarakat.
“Untuk itu, masyarakat kami himbau agar tidak mudah terprovokasi isu isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menyesatkan opini masyarakat,” ucap Kristomei dikutip dari laman TNI AD, Rabu, 28 Februari 2024 siang.
Dia juga meluruskan, video tersebut direkam pada saat iring-iringan ranpur TNI melintas di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat dalam rangka Parade Alutsista pada rangkaian peringatan HUT TNI, tanggal 5 Oktober 2023 lalu.
Kadispenad Brigjen TNI Kristomei Sianturi
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
“Sama sekali tidak terkait dengan pengamanan Pemilu ataupun mengatasi demo di depan Bawaslu seperti yang dinarasikan akun tersebut,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Kristomei menyayangkan informasi Hoax yang dicuitkan oleh akun X Bantoro_Boediantar4, dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan informasi hoaks.
Sebab, kata dia, postingan tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi mengganggu kondusifitas keamanan masyarakat.
