Sosok Aiptu FN, Oknum Polisi yang Tembak Hingga Bacok 2 Debt Colector di Palembang
- tangkapan layar
Palembang – Baru-baru ini seorang oknum anggota kepolisian berinisial Aiptu FN diduga melakukan serangan terhadap dua karyawan penagih (debt collector) utang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam.
Kejadian tersebut terjadi di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Pom IX pada Sabtu, 23 Maret 2024. Berikut sosok Aiptu FN:
Sosok Aiptu FN
Aiptu FN
- tangkapan layar
Berdasarkan informasi yang beredar, Aiptu FN saat ini berdinas di Satsabhara Polres Lubuk Linggau. Sebelum pindah ke Satsabhara, Aiptu FN lama berdinas di Polsek dan menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Lubuk Linggau Selatan.
Sebagai Kanit Reskrim, berbagai kasus kejahatan di wilayah hukum Polsek Lubuk Linggau Selatan pernah ditangani dan diungkapnya.
Kemudian dengan alasan penyegaran, sejumlah personel polsek yang telah menjabat lama diganti ke Polres Lubuk Linggau, termasuk Aiptu FN.
Mengetahui perbuatan anak buahnya, Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Indra Arya Yudha, menyesalkan peristiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi itu. Menurutnya, tindakan Aiptu FN telah mencoreng nama baik institusi kepolisian.
Padahal dirinya selama menjadi Kapolres Lubuk Linggau sudah berusaha menjaga nama baik kesatuan, termasuk membangun prestasi di Lubuk Linggau.
“Saya sudah gak menekan anggota terkait kedisplinan diri dan kode etik dalam bekerja,” ungkap AKBP Indra Arya Yudha.
Oknum Polisi Tembak Hingga Bacok Dua Debcolector di Palembang
- Istimewa
Ia menjelaskan jika Aiptu FN tidak memiliki izin meninggalkan wilayah hukum Polres Lubuk Linggau. Indra menegaskan semua anggota yang terlibat mengarah ke pidana pasti akan diproses.
Namun karena TKP berada di Palembang, otomatis semua prosedur penanganannya akan dilakukan di Palembang
"TKP kejadian di Palembang sehingga yang akan melakukan prosedur pemeriksaan dan sebagainya di Palembang," jelasnya.
Kapolri Jenderal Suyudi Resmikan Desk Ketenagakerjaan di 14 Polda dan 35 Polres
Perluasan Desk Ketenagakerjaan merupakan langkah Polri untuk memperkuat perlindungan hak pekerja sekaligus menindaklanjuti pengesahan UU Perlindungan Ketenagakerjaan
