Polisi China Bisa Geledah HP dan Laptop Warga Berdasarkan Peraturan Baru
- Unsplash
VIVA – Demi memperluas kewenangan otoritas penegak hukum untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti, pemerintah China dikabarkan telah mengumumkan peraturan baru yang akan berdampak pada seluruh warga negara China yang kembali ke negaranya dan wisatawan internasional yang berkunjung ke negara tersebut.
Dilansir The Hongkong Post, Selasa 21 Mei 2024, berdasarkan peraturan baru yang akan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2024, kepolisian negara China dapat menunjukkan identitas mereka dan menggeledah perangkat elektronik, termasuk ponsel pintar, laptop, dan lainnya, untuk mengumpulkan data elektronik guna mengetahui apakah tindakan kriminal atau ilegal telah terjadi.
Menurut sebuah laporan oleh Epoch Times, para pengamat melihat langkah ini sebagai respons terhadap krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dihadapi rezim Partai Komunis China (PKC), sehingga mendorong himbauan bagi masyarakat untuk menghindari bepergian ke Tiongkok.
Radio Free Asia (RFA), dalam laporannya, menyebut peraturan baru ini sebagai bagian dari kampanye nasional China untuk menjamin “keamanan nasional,” sebuah istilah luas yang sering digunakan oleh pemerintah China untuk memasukkan data ekonomi terperinci dan perbedaan pendapat politik.
Sesuai dengan surat kabar milik pemerintah Tiongkok, Legal Daily, peraturan baru ini akan memberikan wewenang kepada penegak hukum untuk memeriksa perangkat elektronik secara langsung dalam situasi darurat, dengan menunjukkan kredensial polisi atau pengintaian, meskipun peraturan tersebut tidak memiliki definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan keadaan darurat.
Dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Keamanan Negara China pada tanggal 26 April memberdayakan otoritasnya untuk mengumpulkan “data elektronik” yang berkaitan dengan penyelidikan termasuk “pesan teks ponsel, email, pesan instan, dan obrolan grup,” bersama dengan “dokumen, gambar, audio. dan video, aplikasi, dan riwayat log dari perangkat elektronik, seperti dilansir RFA.
Ilustrasi smartphone.
- vstory
“Pengumpulan dan ekstraksi data elektronik harus dilakukan oleh dua atau lebih penyelidik,” bunyi perintah baru tersebut. Berdasarkan peraturan baru, polisi dapat menyelidiki hanya untuk menentukan “informasi dasar tentang tersangka,” dan bahkan apakah tindakan ilegal atau kriminal telah terjadi, menurut laporan.
Secara kebetulan, dalam Study Times edisi 29 April 2024, jurnal resmi dari lembaga pelatihan internal tertinggi Partai Komunis China, Central Party School, Menteri Keamanan Negara Tiongkok Chen Yixin menyoroti fokus kementerian dalam memerangi subversi, hegemoni, separatisme, terorisme, dan spionase.