Sisi Gelap Sinisasi Agama di Tiongkok
- Al Jazeera
Tiongkok, VIVA – Awal tahun lalu, Pemerintah Tiongkok mengeluarkan aturan dan peraturan baru yang memperketat pengawasan atas jemaat agama. Pada bulan September 2023, undang-undang ketat diberlakukan yang mengharuskan tempat dan kegiatan keagamaan untuk mendukung kebijakan pemerintah tentang 'Sinisisasi', yang melarang kegiatan keagamaan jika "membahayakan keamanan nasional, mengganggu ketertiban sosial atau merusak kepentingan nasional."
Dilansir voicesagainstautocracy, Senin 12 Agustus 2024, peraturan ini merupakan bagian dari strategi lama untuk membuat agama sejalan dengan Komunisme dan menciptakan praktik keagamaan dengan karakteristik Tiongkok. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan kesetiaan semua warga negara Tiongkok kepada Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang secara resmi ateis.
Lebih jauh, sejak tahun 2013, tindakan hukum tersebut ditujukan untuk menyelaraskan agama dengan budaya tradisional Tiongkok dan yang lebih penting, dengan "Pemikiran Xi Jinping". Intinya adalah bahwa Xi Jinping telah berupaya untuk memastikan bahwa agama di Tiongkok sepenuhnya berada di bawah kendali Negara. Hal ini berdampak pada minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang dan para pengikut Protestan di wilayah seperti Hong Kong.
Secara teori, konstitusi Tiongkok mengizinkan warganya memiliki "kebebasan beragama" dan pemerintah mengakui agama Buddha, Katolik, Islam, Protestan, dan Taoisme (juga dikenal sebagai Taoisme) sebagai agama. Akan tetapi, negara memantau aktivitas keagamaan dengan ketat dan menurut Pew Research Center, Tiongkok termasuk di antara pemerintah yang paling ketat di dunia.
Secara resmi, jumlah penganut agama yang terdaftar sekitar dua ratus juta, atau kurang dari 10% populasi Tiongkok. Akan tetapi, jumlah orang dewasa Tiongkok yang menjalankan agama atau memegang kepercayaan agama mungkin jauh lebih tinggi. Semua aktivitas tersebut, baik di atas tanah maupun di bawah tanah, diawasi dengan ketat. Seperti yang terlihat di Tibet dan Xinjiang, negara pengawas Tiongkok mengizinkan Tiongkok untuk memantau semua aktivitas termasuk agama dengan ketat.
Agama Buddha dan Taoisme di Tiongkok lebih ditoleransi dalam praktiknya dibandingkan agama lain, seperti Islam dan Kristen menurut Pew Research Centre. Praktik agama apa pun selain yang diakui secara resmi dilarang. United Front Work Department mengawasi lima asosiasi keagamaan patriotik yang disahkan negara, dan salah satunya harus didaftarkan oleh organisasi keagamaan. Dalam beberapa tahun terakhir, penganut semua agama, termasuk kelompok yang disahkan negara dan yang dilarang, menghadapi penganiayaan yang semakin intensif.
Tindakan represif militer China terhadap etnis Muslim Uighur
- NPR
Sebagai sebuah partai politik, PKT secara resmi adalah ateis dan melarang sekitar 98 juta anggotanya untuk memegang kepercayaan agama dan mengharuskan pengusiran mereka yang menjadi anggota organisasi keagamaan. Sesuai aturan PKT, keanggotaan partai dan memegang kepercayaan agama tidak sesuai.
Keluarga anggota PKT secara resmi dilarang berpartisipasi di depan umum dalam upacara keagamaan.
Dalam konteks ini, perlu dilihat Sinisasi yang dikejar dengan sangat giat oleh Presiden Xi Jinping. Sangat jelas bahwa bagi PKT dan Xi Jinping 'Sinisasi' adalah tindakan yang sangat politis yang mengharuskan para pemimpin dan lembaga agama untuk secara nyata merangkul Sosialisme Negara dan kepemimpinan PKT.
Dalam praktiknya, Sinisasi mengambil berbagai bentuk, termasuk penghapusan salib dari gereja-gereja dan pembongkaran kubah dan menara di masjid-masjid untuk memberi mereka tampilan Cina. Para pendeta gereja dan imam di masjid telah diminta untuk fokus pada ajaran yang mencerminkan nilai-nilai sosialis. Pemerintah juga telah menerbitkan versi Al-Quran yang diberi anotasi untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan “budaya Tiongkok di era baru.”
“Sinisasi” khususnya memengaruhi agama-agama “asing”, termasuk Islam dan Kristen, yang para penganutnya diharapkan untuk memprioritaskan tradisi Tiongkok di atas tradisi mereka sendiri dan menjanjikan kesetiaan total kepada Negara. Hal ini telah menimbulkan berbagai bentuk kontrol dan penganiayaan. Sinisasi juga berlaku untuk semua etnis minoritas di Tiongkok dan jumlahnya ada 56.
Pada dasarnya, Sinisasi juga berarti 'Hanisasi' dan oleh karena itu, banyak etnis minoritas menderita penganiayaan di tangan negara Tiongkok. Sudah diketahui umum bahwa di Xinjiang, Muslim Uyghur tidak diberi hak untuk menjalankan agama mereka.
Seperti diketahui umum, 'Sinisasi' juga mengakibatkan pemenjaraan sejumlah besar Muslim Uyghur, Kazakh, dan Hui serta beberapa pemimpin Kristen. Dengan demikian, 'Sinisasi' bukan sekadar slogan, tetapi kebijakan yang diberlakukan untuk memenuhi prioritas Partai Komunis.
Di Hong Kong misalnya, tokoh-tokoh agama menghadapi peningkatan penyensoran berdasarkan undang-undang keamanan nasional yang disahkan pada tahun 2020. Dalam satu contoh, Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, mantan Uskup Katolik Hong Kong, ditangkap (2021) atas dugaan "kolusi dengan kekuatan asing". Akibatnya, Gereja Katolik di Hong Kong menghentikan misa peringatan tahunannya untuk memperingati pembantaian Lapangan Tiananmen (1989).
Yang jauh lebih penting adalah kenyataan bahwa Tiongkok adalah rumah bagi salah satu populasi tahanan agama terbesar. Menurut Amnesty International, beberapa di antara mereka disiksa atau dibunuh, saat berada dalam tahanan.
Contoh-contoh penahanan sewenang-wenang dan kekerasan yang dilakukan dengan impunitas telah menyebabkan Departemen Luar Negeri AS menetapkan Tiongkok sebagai negara yang menjadi perhatian khusus atas kebebasan beragama dalam laporan tahunannya yang diterbitkan sejak 1999.
Presiden Xi Jinping adalah pemimpin Tiongkok pertama yang mengutamakan agama dalam perkataan dan perbuatan. Hal ini karena ia ingin agar semua agama mematuhi aturan dan regulasi yang diumumkan oleh PKT. Dalam pidatonya pada tahun 2016, Xi Jinping menyerukan 'Sinisasi agama' karena ia ingin PKT membimbing adaptasi agama ke masyarakat sosialis setelah semakin banyak warga Tiongkok memeluk agama dari satu agama atau yang lain.
Sebelumnya, selama Revolusi Kebudayaan (1966–1976), agama pada dasarnya dilarang, dan penganutnya dipaksa untuk bersembunyi atau dianiaya. Pada tahun 1980-an, PKT mengakui hubungan rumit antara masyarakat Tiongkok dengan agama. Dekade berikutnya menyaksikan kebangkitan kembali lembaga dan kelompok keagamaan, dan bahkan toleransi terhadap agama bawah tanah yang tidak secara langsung berada di bawah kendali negara.
Namun, hukum Tiongkok secara ketat mengatur agama dengan melarang lembaga negara, organisasi publik, atau individu untuk memaksa warga negara mengikuti agama tertentu. Namun, dalam praktiknya, yang terjadi justru sebaliknya melalui kebijakan Sinisasi. Oleh karena itu, hal ini menyebar luas dan memengaruhi semua bentuk kegiatan keagamaan.
Sinisasi tidak hanya berdampak besar di dalam negeri, tetapi juga memungkinkan Tiongkok untuk meningkatkan citranya secara internasional dengan membuat klaim palsu. Misalnya, Sinisasi Buddhisme Tibet dilakukan untuk menunjukkan bahwa Tiongkok adalah rumah asli Buddhisme.
Tiongkok saat ini mengklaim sebagai pemimpin agama tersebut secara global. Dengan demikian, kebijakan Xi Jinping mengarah pada kebebasan beragama dan etnis yang lebih rendah, sesuatu yang bertentangan dengan etos konstitusional RRT.
