Mahfud MD: Permainan Demokrasi Sudah Jorok
- tvOne
Samson, Warga Gambir, Jakarta Pusat, melapor ke Polda Metro Jaya lantaran data diri dan KTP-nya dicatut untuk mendukung pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana pada Pilkada Jakarta 2024.
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Mahfud juga menekankan bahwa kasus ini melibatkan pelanggaran hukum, sehingga polisi seharusnya segera bertindak tanpa perlu menunggu laporan resmi dari masyarakat.
“Kalau sifatnya pelanggaran, penegak hukum, polisi, harus langsung bertindak, tidak usah menunggu laporan,” tegasnya.
Sebagai penutup, Mahfud mengusulkan agar penegak hukum, terutama polisi, segera menangani aspek pidananya, sementara warga bisa mengajukan gugatan secara perdata. Selain itu, ia menekankan pentingnya lembaga seperti KPU dan Bawaslu untuk bertindak secara tegas dengan membatalkan pencalonan pasangan tersebut.
“Polisi ambil pidananya, rakyat ambil perdatanya, lalu hukum administrasi pidana. Hukum-hukum administrasi itu tuas Pemilu dan Bawaslu untuk membatalkan ini, karena ini permainan demokrasi sudah jorok,” tutup Mahfud.
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
