Peningkatan Serangan Siber Terhadap Taiwan Dilakukan Hacker yang Didukung Tiongkok?
- ANTARA/Shutterstock/am.
Taiwan, VIVA – Peretas (Hacker) Tiongkok yang disinyalir berafiliasi dengan pemerintah Tirai Bambu telah mengintensifkan serangan siber mereka terhadap pusat-pusat penelitian Taiwan, khususnya yang berafiliasi dengan pemerintah dan mengkhususkan diri dalam komputasi dan teknologi.
Satu insiden penting terjadi pada bulan Juli 2023, ketika sebuah kelompok peretas yang diyakini sebagai bagian dari APT41 yang disponsori negara menyusup ke sebuah pusat penelitian Taiwan. Para penyerang menggunakan malware yang biasanya dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang berbasis di Tiongkok untuk mencuri kata sandi dan dokumen-dokumen sensitif.
Dilansir Mekong News, Kamis 26 September 2024, menurut para ahli keamanan siber, para peretas mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak yang sudah ketinggalan zaman, seperti versi lama Microsoft Office, untuk mendapatkan akses ke sistem pusat penelitian tersebut.
Pelanggaran ini berlangsung selama 11 hari, di mana para penyerang berhasil mencuri sejumlah besar data. Serangan tersebut menyoroti sifat ancaman siber yang terus-menerus dan canggih yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok yang disponsori negara Tiongkok, yang semakin menargetkan organisasi-organisasi Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.
Pemerintah Tiongkok secara konsisten membantah terlibat dalam serangan siber tersebut, dengan menyebut tuduhan tersebut sebagai "fitnah yang tidak berdasar".
Namun, para pakar keamanan siber memperingatkan bahwa aktivitas spionase siber ini merupakan bagian dari strategi Tiongkok yang lebih luas untuk menegaskan tujuan geopolitiknya dan melemahkan keamanan serta kemajuan teknologi Taiwan. Ancaman siber yang terus berlanjut menggarisbawahi perlunya langkah-langkah keamanan siber yang kuat dan kerja sama internasional untuk melawan serangan canggih ini.
Ilustrasi hacker.
- Getty Images
Sebuah firma keamanan siber telah melaporkan bahwa kelompok peretas yang diduga didukung Tiongkok telah meningkatkan serangannya terhadap berbagai organisasi di Taiwan, sebagai bagian dari upaya pengumpulan intelijen Beijing di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut.
Kelompok peretas, yang dikenal sebagai Red Juliett, menyusup ke sekitar dua lusin organisasi antara November 2023 dan April 2024. Aktivitas ini diyakini mendukung pengumpulan intelijen tentang hubungan diplomatik dan kemajuan teknologi Taiwan, menurut sebuah laporan yang dirilis pada hari Senin oleh Recorded Future.
Red Juliett mengeksploitasi kelemahan pada perangkat yang terhubung ke internet, seperti firewall dan Jaringan Pribadi Virtual (VPN), untuk membobol targetnya. Target ini termasuk perusahaan teknologi, badan pemerintah, dan universitas, sebagaimana dinyatakan oleh firma keamanan siber yang berbasis di AS tersebut.
Selain itu, Red Juliett melakukan "pengintaian jaringan atau upaya eksploitasi" terhadap lebih dari 70 organisasi Taiwan, termasuk beberapa kedutaan besar de facto, demikian laporan firma tersebut.
Laporan Recorded Future mengungkap bahwa Red Juliett sangat agresif dalam menargetkan sektor teknologi Taiwan, dengan fokus pada area teknologi penting. Kelompok tersebut melakukan pemindaian kerentanan dan berupaya mengeksploitasi perusahaan semikonduktor dan dua perusahaan kedirgantaraan dengan kontrak militer.
Selain itu, Red Juliett menargetkan delapan produsen elektronik, dua universitas yang berfokus pada teknologi, sebuah perusahaan sistem tertanam industri, sebuah lembaga penelitian dan pengembangan teknologi, dan tujuh asosiasi industri komputasi.
Hacker.
- ClevGuard
Penargetan yang ekstensif ini menggarisbawahi niat Red Juliett untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang kemajuan teknologi Taiwan dan industri strategisnya.
Meskipun hampir dua pertiga target Red Juliett berada di Taiwan, kelompok tersebut juga mengkompromikan organisasi di wilayah lain. Ini termasuk organisasi keagamaan di Taiwan, Hong Kong, dan Korea Selatan, serta sebuah universitas di Djibouti. Recorded Future mengantisipasi bahwa peretas yang disponsori negara Tiongkok akan terus menargetkan Taiwan untuk kegiatan pengumpulan informasi intelijen.
Perusahaan keamanan siber tersebut memperkirakan kelompok-kelompok ini akan terus berfokus pada pengintaian dan eksploitasi perangkat yang dapat diakses publik, sebuah taktik yang terbukti efektif dalam memperoleh akses awal ke berbagai target global. Metode ini memungkinkan para peretas untuk menyusup ke berbagai sektor, mulai dari teknologi hingga akademisi, dan mengumpulkan intelijen yang berharga.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning menyatakan bahwa ia tidak mengetahui laporan tersebut dan menganggap Recorded Future tidak kredibel, menyoroti ketegangan dan skeptisisme yang sedang berlangsung antara Tiongkok dan perusahaan keamanan siber yang melaporkan aktivitas peretasan yang disponsori negara.
"Kami juga mengantisipasi bahwa kelompok yang disponsori negara Tiongkok akan terus berfokus pada melakukan pengintaian terhadap dan mengeksploitasi perangkat yang dapat diakses publik, karena ini telah terbukti sebagai taktik yang berhasil dalam meningkatkan akses awal terhadap berbagai target global," kata perusahaan keamanan siber tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak mengetahui laporan tersebut, dan menyebut Recorded Future bukanlah organisasi yang kredibel. "Perusahaan yang Anda maksud memiliki sejarah menyebarkan informasi palsu tentang dugaan 'operasi peretasan China.' Pekerjaan mereka tidak profesional dan tidak kredibel," katanya.
Hacker.
- XCG Tech
China secara konsisten membantah terlibat dalam spionase siber, praktik yang dilakukan banyak pemerintah. Sebaliknya, Beijing menggambarkan dirinya sebagai target serangan siber yang sering terjadi. Selain itu, China menegaskan bahwa Taiwan, negara kepulauan yang demokratis dan merupakan bagian dari wilayahnya, meskipun tidak pernah menguasainya.
Ketegangan antara Beijing dan Taipei meningkat karena Partai Progresif Demokratik Taiwan bertujuan untuk meningkatkan kedudukan internasional pulau itu. Beberapa waktu lalu, Presiden Taiwan William Lai Ching-te mengkritik Beijing karena mengeluarkan pedoman hukum yang mengancam hukuman mati bagi para pendukung kemerdekaan Taiwan.
"Saya ingin menekankan bahwa demokrasi bukanlah kejahatan; otokrasi adalah kejahatan yang sebenarnya," kata Lai kepada wartawan. Dicap sebagai "separatis" oleh Beijing, Lai berpendapat bahwa tidak perlu secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan, karena Taiwan sudah menjadi negara berdaulat.
