DPR Usul Bubarkan Pertamina Kalau Tak Bisa Hadirkan BBM Murah dan Berkualitas
- YouTube/TVR Parlemen
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam menyorot soal kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang disebut-sebut dapat merusak mesin kendaraan.
Persoalan itu ditanyakan langsung oleh Mufti Anam saat rapat dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Simon Aloysius Mantiri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 Desember 2024 lalu.
Mufti Anam meminta Pertamina menindak lanjuti keluhan masyarakat, sekaligus melakukan kajian mendalam untuk memperbaiki kualitas BBM mereka.
Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Simon Aloysius Mantiri
- YouTube/TVR Parlemen
“Kami minta kepada Pak Simon, di rapat berikutnya bapak sudah menyampaikan pada kami paparan yang sejujurnya. Kami minta tindak lanjuti, jangan didiamkan masyarakat yang di media sosial itu pak,” ujar Mufti Anam dilihat melalui YouTube TVR Parlemen, Kamis, 5 Desember 2024.
Mufti Anam juga membandingkan harga BBM Pertamina dengan Petronas Malaysia yang lebih murah 50 persen dibandingkan dengan harga BBM di Indonesia.
“Harapan kami, kalau memang Pertamina tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja, kasih ke Petronas untuk masuk ke Indonesia agar BBM murah” sebutnya.
“Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi rakyat kita dijerat dengan harga BBM mahal, harus ditipu dengan BBM yang tidak berkualitas,” sambungnya.
Merespons hal tersebut, Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan pihaknya sudah melakukan uji sample di beberapa SPBU di Cibinong terkait kabar mesin mobil mengalami kerusakan akibat Pertamax.
Dia menyampaikan, dari uji sample yang dilakukan bersama Lapi ITB dan Lemigas, Pertamax dinyatakan lolos uji standar untuk digunakan.
“Bukan kami membela diri bahwa kualitas BBM kami sudah sesuai standar. Itu yang berbicara adalah fata dan hasil ilmiah,” tegasnya.
Kendati demikian, Simon mengaku tetap bakal melakukan perbaikan untuk menghadirkan bahan bakar yang lebih baik untuk masyarakat.
Soroti Usulan PT 5 Persen, PBB Minta DPR Tak Asal Patok Tanpa Hitungan Rasional
Wacana peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) atau PT menjadi 5 persen yang disuarakan oleh partai-partai koalisi pemerintah di DPR mendapat sorotan.
