Mahfud MD Bela Band Sukatani: Tak Perlu Minta Maaf soal Lagu Bayar Bayar Bayar!
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Belakangan ini, band punk asal Purbalingga, Sukatani, menjadi sorotan publik setelah lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar hilang dari peredaran.
Lagu tersebut mendapat sorotan publik karena liriknya yang dinilai menyentil praktik pungutan liar (pungli) di institusi kepolisian.
Akibat hal tersebut, pada Kamis, 20 Februari 2024, dua personel band Sukatani, Alectroguy dan Twister Angel, mengunggah permintaan maaf mereka kepada pihak kepolisian.
Personel Sukatani Band minta maaf atas lagu Bayar Bayar Bayar Polisi
- tvOne/Didiet Cordiaz
Dalam unggahan tersebut, mereka menyampaikan permohonan maaf atas kontroversi yang muncul akibat lagu mereka. Namun, tindakan ini justru memicu perdebatan lebih lanjut di media sosial.
Salah satu tokoh yang turut memberikan tanggapan adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.
Menurut Mahfud, tidak seharusnya band Sukatani merasa perlu meminta maaf kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan menarik lagu Bayar Bayar Bayar dari semua platform musik. Ia menegaskan bahwa menciptakan lagu sebagai bentuk kritik adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).
“Mestinya grup band Sukatani tak perlu minta maaf dan menarik lagu Bayar Bayar Bayar dari peredaran karena alasan pengunjuk rasa menyanyikannya saat demo (Indonesia Gelap 2025),” tulis Mahfud MD melalui akun X pada Sabtu, 22 Februari 2025.
Lebih lanjut, Mahfud juga menambahkan bahwa lagu tersebut sebenarnya telah diunggah di platform musik Spotify sejak Agustus 2023, jauh sebelum aksi demonstrasi yang belakangan terjadi.
Oleh karena itu, menurutnya, mengaitkan lagu ini dengan demonstrasi yang terjadi saat ini bukanlah alasan yang tepat untuk meminta maaf atau menarik lagu tersebut.
“Menciptakan lagu untuk kritik adalah HAM,” pungkas Mahfud.
Grup musik punk asal Purbalingga, Sukatani
- Instagram/dugtrax
Respons Menohok Mahfud MD soal Suket Gibran Dibatalkan MA, Minta Diproses Pidana: KPU dan Dikdasmen Harus Diperiksa
Mahfud MD memberi respons menohok soal MA membatalkan suket penyetaraan SMA milik Gibran. Ia mendesak KPU dan Ditjen Dikdasmen diperiksa serta meminta dugaan pelanggaran.
