Kisruh BBM Oplosan, Warganet: Beli Pertamax Agar Subsidi Tepat Sasaran, Malah Ditipu Pertamina
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA – Isu dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan Pertamina masih menjadi perbincangan hangat di media sosial (medsos).
Sejumlah warganet mengungkapkan kekesalan mereka setelah muncul laporan bahwa Pertalite (RON 90) diduga dioplos agar menyerupai Pertamax (RON 92).
Berdasarkan pantauan VIVA di trending topic X terkait Pertamax, Kamis, 27 Februari 2025. Tak sedikit warganet yang meluapkan kekecewaan mereka terhadap Pertamina.
SPBU Pertamina
- Pertamina
Beberapa di antaranya menyatakan bahwa selama ini memilih Pertamax untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menyalurkan subsidi BBM agar tepat sasaran. Namun, setelah munculnya dugaan bahwa Pertamax yang mereka beli ternyata merupakan Pertalite yang telah dioplos, mereka mengaku sangat kecewa.
“Bahkan saat berniat baik pakai Pertamax karena merasa tak berhak disubsidi pun, kita tetap ditipu di negara ini,” tulis Co Founder Watchdog, Dandhy Laksono, dikutip Kamis, 27 Februari 2025.
Keluhan serupa juga datang dari musisi Fiersa Besari. Dalam cuitannya ia tampak sangat geram usai mengetahui kasus pengoplosan BBM. Maksudnya meningkatkan RON dari BBM Pertalite agar bisa dijual dengan harga Pertamax.
“Beli Pertamax dapatnya oplosan. Berengsek,” tulis Fiersa Besari.
Lebih lanjut, warganet pengguna kendaraan roda dua dan empat juga mengaku merasa sangat dirugikan akibat kualitas BBM yang mereka terima tidak sesuai dengan harga yang mereka bayarkan.
“Pertamax itu.. Ketika gak bisa download barcode, capek gak kelar-kelar ngerjain app-nya. Ketika jenis mobilnya tidak boleh isi BBM bersubsidi. Ketika harus berdesak-desakan dengan para ojol dan pengguna motor lainnya. So, meski mahal dibela-belain beli juga. Dan selama ini cuma diprank!” tulis salah seorang warganet.
“Di Indonesia, orang taat bayar PBB dibalas pakai sertifikat tanah ganda. Orang beli pertamax biar subsidi bisa tepat sasaran, dibalas pakai BBM oplosan. Orang taat bayar pajak dibalas pakai pejabat publik yang gak kompeten. Gak ketolong ini negara,” tulis warganet lain.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejagung, Harli Siregar.
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS tahun 2018-2023.