Agak Laen, Ormas Kirim Surat ke Pengusaha Tangerang untuk Minta THR
- Instagram @lambe.turah
Tangerang, VIVA – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan pendapatan non-upah yang diterima karyawan dari tempat mereka bekerja. Namun, baru-baru ini, pembahasan THR menjadi sorotan karena permintaannya datang bukan dari karyawan, melainkan dari organisasi massa (ormas).
Permintaan THR tersebut diajukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, hingga menarik perhatian publik.
LPM Desa Bitung Jaya mengirimkan surat permohonan dana THR kepada sejumlah perusahaan swasta di wilayah tersebut. Dalam surat yang beredar, mereka meminta pengusaha untuk memberikan dana THR sebagai bentuk dukungan terhadap lembaga masyarakat.
"Sehubung semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H, maka dengan ini kami Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya mengajukan permohonan dana Tunjangan Hari Raya (THR). Untuk itu kami meminta kepada perusahaan dan pengusaha yang berada di lingkungan kami untuk sudikiranya memberikan dana THR, besar kecilnya akan kami terima dengan senang hati," demikian isi surat yang ditandatangani oleh Ketua LPM berinisial AJ dan Sekretaris AR.
Namun, langkah ini memicu reaksi keras dari masyarakat, yang menganggap tindakan tersebut menyerupai pungutan liar (pungli). Surat permintaan THR yang tersebar luas di media sosial langsung mendapat banyak kecaman dari warganet.
"Nggak kerja, nggak apa-apa, tiba-tiba minta THR. Situ sehat?" tulis akun @zens_sxxxx.
"Viralkan saja itu ormas yang minta THR, supaya jangan jadi kebiasaan," komentar akun @nurh.xxxxx.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua LPM Desa Bitung Jaya, AJ, menjelaskan bahwa surat tersebut bersifat permohonan dan tidak mengandung unsur paksaan.
“Intinya surat itu memang benar dari LPM, tapi sifatnya permohonan dan tidak memaksa,” ujar AJ.
Meski demikian, tindakan LPM ini tetap menjadi polemik di tengah masyarakat. Banyak yang menilai bahwa lembaga masyarakat seharusnya mencari sumber pendanaan melalui program kerja nyata, bukan mengandalkan permintaan THR ke perusahaan.
Keseriusan Kapolri Berantas Premanisme Dinilai Tingkatkan Kualitas Keamanan Signifikan
Guru Besar Universitas Padjadjaran, Bandung, Prof. Romli Atmasasmita menilai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memberantas pungli dan premanisme tepat.
