Beredar Proposal Ormas Pemuda Pancasila Minta Anggaran Biaya Sampai Rp25 Juta
- Tangkapan Layar Instagram @lagi.viral
Jakarta, VIVA – Sebuah proposal yang diduga berasal dari organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila viral di media sosial.
Dalam proposal tersebut, Ormas Pemuda Pancasila meminta anggaran biaya yang mencapai Rp25 juta untuk kegiatan di bulan Ramadan.
Ilustrasi konvoi ormas Pemuda Pancasila.
- Repro Instagram
Awal mula proposal tersebut diunggah oleh akun X bernama @davinazhar yang memperlihatkan proposal dengan judul 'Proposal Ramadhan 1446 H Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila'. Alhasil langsung viral dan dibagikan oleh media sosial lainnya seperti Instagram.
"Beredar foto proposal ramadhan bertuliskan ormas Pemuda Pancasila berisi nominal tak terduga," tulis keterangan unggahan Instagram dikutip VIVA Senin 24 Maret 2025.
Proposal yang beredar mencantumkan rincian anggaran untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila di bulan suci Ramadan.
Adapun rencana anggaran dari proposal tersebut seperti akomodasi acara sebesar Rp2 juta, konsumsi nasi box Rp8 juta, buah Rp3 juta, bingkisan santunan Rp10 juta, dan biaya tak terduga Rp2 juta.
Namun, yang mencuri perhatian adalah jumlah anggaran yang terkesan cukup besar dan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai sumber pendanaan serta urgensinya. Jika ditotal dari rinciannya tersebut senilai Rp25 juta.
Adanya peristiwa ini membuat warganet ramai-ramai berkomentar di media sosial. Banyak dari mereka mengungkapkan keraguan mereka tentang transparansi penggunaan dana tersebut.
Ilustrasi netizen Indonesia.
- Pixabay
"Apa manfaatnya ormas bagi rakyat, biasanya kek gini banyak yang janggal, harus ada pertanggungjawaban yang jelas tentang penggunaan dana tersebut," tulis komentar warganet dalam unggahan tersebut.
"Gak punya dana kenapa harus susahkan rakyat, sepertinya rinciannya ngasal-ngasal, harusnya bikin proposal kegiatan lebih rinci dan spesifik," timpal warganet lainnya.
Sebagai tambahan informasi, banyak dari warganet berharap kegiatan ini harus dilakukan pengecekan untuk memastikan apakah permintaan anggaran ini sesuai dengan regulasi yang ada, dan memastikan bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di bulan Ramadan.
Kemkomdigi Jelaskan Aturan Penindakan Disinformasi, Kritik Masyarakat Tetap Dilindungi
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjelaskan bahwa penindakan konten di ruang digital memiliki batasan yang diatur dalam Kepmen Komdigi No. 127 Tahun 2026
