Petani Tidak Nikmati Kenaikan Harga Beras

Anggota DPR dari Fraksi Persatuan Pembangunan Zaenut Tauhid Saad.
Sumber :
  • U-Report

VIVA – Anggota DPR dari Fraksi Persatuan Pembangunan atau FPP, Drs H Zaenut Tauid Saadi MSi mengkritisi pemerintah terkait dengan impor beras yang akan dilakukan, sedangkan di sisi lain ada surplus beras. "Ini terjadi karena data di Kementerian Perdagangan dan Pertanian berbeda,” ujar pria kelahiran Jepara, pada Minggu, 28 Januari 2018, usai menghadiri Harlah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-45 di Dukuh Karangasem, Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes.

Jokowi Ungkap Biang Kerok Harga Beras Semakin Mahal

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah tersebut menambahkan, sudah semestinya satu sama lain harus mendukung dan duduk bersama. Kalau menteri pertanian bilang beras cukup, seharusnya menteri perdagangan tidak melakukan impor beras. Apalagi, lanjut Zaenut, impor beras yang dilakukan berbarengan dengan panen raya justru akan menjatuhkan harga gabah di tingkat petani.

"Ini kebijakan yang saya rasa keliru dan tidak berpihak kepada petani," imbuh politisi PPP tersebut. Harga beras yang tiba-tiba melonjak perlu dicurigai. Apakah ada pemain-pemain yang mengendalikan harga. "Satgas pangan harus bertindak cepat, bertindak menelisik apakah ada pemain-pemain beras yang mengakibatkan beras di pasaran tidak ada," ucap Zaenut.

Beras Mahal, Gubernur Lampung Larang Petani Jual Gabah Keluar Provinsi

Pemerintah tidak dilarang mengimpor beras, asal beras di pasaran sudah tidak ada lagi sehingga harga tetap stabil. Zanut menuturkan, kenaikan harga beras akhir-akhir ini tidak berpengaruh bagi petani. "Petani tidak menikmati keuntungan apa-apa, yang menikmati keuntungan justru para tengkulak," ujarnya. (Tulisan ini dikirim oleh Yudhiprasetyo79)

Harga beras naik

BI Ungkap Harga Beras Capai Rp 18.800 Kg di Kalimantan Tengah

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan harga beras sudah tembus Rp 18.800 per kilogram (kg) di Kalimantan Tengah.

img_title
VIVA.co.id
21 Februari 2024