- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Ketika rakyat miskin tengah bersusah payah mencari makan sehari-hari, ketika korban bencana alam masih hidup berkekurangan di tenda, ketika anak-anak jalanan berkeliaran mencari rupiah, ketika banyak anak-anak di pelosok desa banyak yang putus sekolah.
Tapi anggota DPR seharusnya mewakili rakyat dan Pejabat yang harusnya menjalankan fungsi melayani dan untuk kesejahteraan rakyat, justru mereka mengambil yang bukan miliknya.
Coba kita lihat, pertama Anggota DPR mendapat uang reses Rp 30 juta per tahun, kedua soal gaji ke 13, keempat membahas THR, kemudian soal Fasilitas yang serba gratis. Dan yang terakhir soal Fasilitas dalam administrasi dan birokrasi, misalnya dalam hal usaha atau mendirikan perusahaan
Hebat bukan? Makanya akan semakin banyak orang-orang yang tidak layak menjadi pemimpin atau wakil rakyat, akan mengejar menjadi pejabat, karena hidupnya sangat terjamin dengan kuantitas dan kualitas kerja yang tidak perlu bagus, yang penting menurut apa kata pimpinan.
Alhasil, yang akhirnya menjadi wakil rakyat adalah mereka yang mempunyai kekuatan finansial dan tentu saja dengan perhitungan bisnis. Mana ada yang mau rugi. Betul?
Yang lebih mengerikan, misalnya kongkalikong dalam segala masalah hukum, korupsi dan lainnya sehingga Bangsa ini hanya menjadi bulan-bulanan atau jarahan oleh anak negerinya sendiri.
Semua sudah menjadi edan, yang tadinya waras pun ikutan edan, karena kalau tidak ikut edan pasti tidak akan dapat bagian, bahkan justru akan disingkirkan. (adi)
5 Negara dengan Perusahaan Domestik Terbanyak di Dunia, Cina Paling Unggul
Perusahaan-perusahaan domestik tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara.
