- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews – Terdapat selisih yang cukup signifikan dalam jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Salim H. Hasana menjelaskan data di database Badan Kepegawai Daerah (BKD) Pemda Halmahera Selatan dengan data BPKAD terdapat selisih.
Dijelaskan, data PNS yang ada di BPKAD sebanyak 3.773 orang, sementara data PNS yang ada di BKD hanya 1.352 orang. “Ini berarti ada selisih jumlah PNS yakni sebanyak 2.421 orang.
Hal ini mengakibatkan realisasi belanja pegawai tahun 2009 yang disajikan dalam Laporan Rencana Anggaran (LRA) sebesar Rp.184.884.780.281 tidak dapat dinilai kewajarannya.
“Pembayaran gaji PNS yang dilakukan BPKAD harus berdasarkan penempatan tugas masing masing PNS yang dilakukan oleh Bupati,” ujar Salim, anggota Komisi A DPRD Halmahera Selatan.
Selisih PNS yang paling besar terjadi pada Kecamatan Bacan, di mana berdasaraan data BPKAD adalah sebanyak 134 PNS, sementara data BKD hanya 24 orang. Jadi terdapat selisih sebanyak 110 orang PNS.
Di Kecamatan Kayoa, data BPKAD mencatat sebanyak 133 orang PNS, namun berdasarkan data di BKD hanya 13 orang PNS. Maka terjadi selisih jumlah PNS sebanyak 119 orang.
Selisih banyak juga terdapat di kecamatan Pulau Makian, dimana jumlah PNS berdasarkan data BPKAD sebanyak 114 orang sementara data PNS di BKD hanya 8 orang, jadi terdapat selisih PNS sebanyak 106 orang.
Sementara jumlah PNS yang bekerja di Sekretariat Daerah, menurut data dari BPKAD sebanyak 106 orang sementara data dari BKD hanya 83 orang, atau terdapat selisih sebanyak 23 orang PNS. (kd)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
