Jokowi, DPR, dan KPK
- ANTARA/ Prasetyo Utomo
Pemerintah-DPR (dengan konsep revisinya) menyadari tengah tersudut di tepi jurang kepercayaan publik. Lalu keduanya sepakat menunda pembahasannya sampai dengan waktu yang tidak ditentukan dengan alasan yang sama sekali tidak masuk akal; perlu sosialisasi, katanya! Semacam buying time, guna saling menyelamatkan muka sembari melakukan reposisi untuk sikap berikutnya. Kita tidak tahu apa wujudnya nanti.
Dalam keadaan normal, revisi terhadap sebuah produk undang-undang (termasuk KPK) adalah lumrah belaka, bahkan harus jika tujuannya untuk menyempurnakan (baca:memperkuat fungsinya). Kehebohan muncul secara tak terelakkan karena (saya kira) dua sebab serius. Pertama, substansi isi revisinya mengandung unsur pelemahan dan kedua, revisi itu dari institusi DPR yang dalam berbagai survei terbukti paling rendah mendapat kepercayaan publik, terutama dalam perkara korupsi (dalam perkara ini, bukan berarti pula Pemerintah dapat kepercayaan publik yang bagus juga).
Kalau sudah begitu, kepada siapakah warga menitipkan harapannya? Banyak mata tertuju ke Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintahan dan Negara. Sebelum pada akhirnya pembahasan revisi ditangguhkan, 23 profesor dari berbagai perguruan tinggi menyampaikan harapannya lewat surat. Dengan corak yang lain namun dengan harapan yang sama datang juga dari tokoh-tokoh yang tergabung dalam majelis agama yang berkumpul khusus di Muhamadiyah, dan masih banyak yang lain.
Tidak mudah bagi Jokowi untuk tunaikan harapan itu, karena ia sendiri tidak steril dari betotan kepentingan jangka pendek dari orang-orang yang dulu mendukungnya dalam pilpres, baik yang di Pemerintahan maupun DPR. Membayangkan itu semua, tiba-tiba saya jadi ingat Ahok.
Saya mencoba memahami mengapa ia berketetapan hati keluar dari Partai Gerindra yang dulu mengusungnya, berseteru terus dengan DPRD, dan ingin maju kembali melalui jalur independen. Rupanya dia tidak mau berada dalam tekanan untuk “menari di atas gendang orang lain” (meminjam istilah orang dulu) yang dianggapnya tak sejalan dengan nurani dan akal sehat publik. Tapi Jokowi memang bukan Ahok, dan Indonesiah bukanlah Jakartah! (Tulisan ini dikirim oleh Tafta Zani, Tangerang, Banten)
Mahfud MD Berharap Revisi UU KPK Tak Dibahas DPR Periode 2014-2019
Kalau dipaksakan akan cacat formal dan bisa dibatalkan MK.
