- Pixabay/Public domain pictures
VIVA.co.id – Di Indonesia, dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita dewasa ini makin mendorong semangat dan upaya pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan karakter sebagai dasar pembangunan pendidikan. Semagat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015. Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional.
Balitbang Kemendiknas telah menyusun grand design pendidikan karakter (2010). Di sana dijelaskan bahwa secara psikologis dan social cultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat.
Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam olah hati (spiritual and emotional development) , olah pikir (intellectual development), olah raga dan kinestetik (physical and kinestetic development), dan olah rasa dan karsa (affective and creativity development).
Dalam catatan tambahannya dijelaskan bahwa ada lima nilai yang diharapkan menjadi nilai minimal yang dikembangkan di setiap sekolah. Yaitu nyaman, jujur, peduli, cerdas, dan tangguh/kerjakeras. Sekolah dan guru dapat menambah atau pun mengurangi 18 nilai-nilai yang telah terincikan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani sekolah.
Ketika tujuan pendidikan Indonesia adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa. Tetapi justru banyak kebijakan dalam dinamika dunia pendidikan justru kontradiktif. Misalnya, aktivitas yang mengarah pada liberalisasi perilaku difasilitasi sementara kegiatan rohis dan keagamaan dicurigai bahkan dilarang. Konten pelajaran yang mengarah pada pemahaman Islam kafah dihilangkan, sementara konten liberal dan merusak moral secara vulgar dibiarkan.
Upaya pembungkaman rohis dan aktivis dakwah di sekolah, pesantren dan masjid kampus dilakukan secara masif, sementara kegiatan-kegiatan hedonis disemarakkan. Terlebih lagi, sebenarnya akar persoalan adalah karena sekulerisme yang menggurita. Sebaik apapun orangnya, sesantun apapun perilaku pelaksana Negeri ini, bila rusak sistemnya maka mereka tidak akan mampu mengubah wajah bangsa.
Penerapan sistem demokrasi dan ekonomi kapitalis sesungguhnya merupakan masalah dasar munculnya berbagai persoalan. Termasuk di dalamnya yang terkait dengan karakter manusia dan aturan yang dibuatnya. Berbagai tindakan buruk manusia lahir dari cara pandang terhadap kehidupan dan adanya aturan yang lahir dari cara pandang tersebut.
Saat bangsa ini menganut sistem demokrasi yang bertumpu pada empat pilar kebebasan. Yakni kebebasan bertindak, berpendapat, bebas mengeksploitasi sumber daya alam, kebebasan beragama, yang terangkum dalam HAM, maka bisa kita saksikan dan rasakan bahwa aturan yang diterapkan di tengah masyarakat adalah aturan yang liberal.
Dunia gelap remaja, semisal bisnis dan konsumsi narkoba. Barang haram ini tidak diberantas seutuhnya karena dipandang sebagai benda ekonomis sepanjang masih ada orang yang membutuhkannya dan ternyata menguntungkan. Pergaulan bebas tidak serius dilarang, mengingat bahwa persoalan ini masuk dalam ranah individu yang mempunyai hak asasi manusia untuk melakukan apa saja yang disukainya.
Pornografi-pornoaksi, cenderung dilegalkan karena memberi keuntungan pada pendapatan individu masyarakat maupun negara dengan pajaknya. Dan segudang problem lain, termasuk dalam hal pelaksanaan hak beragama. Kasus semisal ahmadiyah, aliran sesatnya Lia Eden, cuci otak ala NII, dan aliran sesat lainnya tidak kunjung tuntas dan telah membawa banyak korban.
Bila pendidikan dijadikan tumpuan untuk membangun karakter bangsa unggulan. Sementara sistem besar yang menjadi pilar tegaknya pendidikan ini berorientasi pada sekularisme dan kapitalisme, akankah berhasil? Jawabnya tentu tidak. Tumpuan ini begitu rapuh. Orientasi pendidikan sudah dibalut kepentingan ideologi kapitalistis. Bagaimana bisa dilawan dengan gerakan moral yang berbasis pada pilar bangsa yang nyatanya juga sekuleris?
VIDEO: Nadiem Makarim Tetapkan 2020 sebagai Pelaksanaan UN Terakhir
UN juga tidak dijadikan tolok ukur hasil belajar-mengajar.
