- ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
VIVA.co.id – Papua, provinsi yang letaknya di ujung timur Indonesia. Provinsi Papua adalah provinsi yang memiliki kekhususan tersendiri. Sumber daya alamnya berlimpah. Mungkin persepsi masyarakat umum dahulu, Papua adalah provinsi yang tidak kondusif karena diberitakan sering terjadi konflik antar sesama warganya. Pemberitaan yang bertubi-tubi itu membangun persepsi kalau Papua kurang aman. Padahal, sebenarnya persepsi itu tidak benar.
Papua memiliki alam yang begitu indah. Sumber daya alamnya yang berlimpah telah dieksploitasi dari tahun ke tahun. Seperti di Timika, ada perusahaan Freeport yang berkuasa. Sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang penambangan emas. Dan konon, emas hasil di Timika ini adalah yang terbaik di dunia.
Sebelum namanya diganti ke Papua, dulu provinsi ini bernama Irian Jaya. Papua saat ini sudah mulai berkembang, pemerintahan kabupaten dan kotanya telah banyak dimekarkan. Saat ini, ada Papua Barat dan provinsi induknya yaitu Papua. Seiring dengan perkembangan provinsi Papua saat ini, Papua memiliki kekhususan dengan undang-undang otonomi khusus. Ini salah satu komitmen negara untuk memajukan Papua.
Dengan adanya otonomi khusus yang diterapkan, apakah sudah berdampak positif untuk kemajuan Papua? Terkhusus untuk masyarakat Papua. Memang, fakta infrastruktur di Papua yang belum memadai menjadi hal yang sangat wajar kalau sampai saat ini perkembangan Papua masih tertatih-tatih.
Peningkatan sumber daya manusia adalah hal lain yang memang mesti diutamakan di Papua, selain peningkatan ekonomi masyarakatnya. Memang, saat ini Papua masih belum terbedayakan. Walaupun telah diberlakukan undang-undang otonomi khusus, yang memberikan angin segar bagi kemajuan Papua.
Pertanyaan yang mendasar, apakah pemerintah pusat masih setengah hati untuk mengembangkan Papua atau memang karena kekurangan komitmen dan inovasi dari stakeholder di Papua untuk memajukan Papua? Ini perlu kita lihat secara komprehensif agar bisa mencari akar persoalan keterlambatan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur di Papua.
Anggaran yang dialokasikan oleh pusat kepada provinsi Papua saat ini memang cukup banyak. Persoalannya, apa alokasi itu sudah terserap maksimal untuk infrastruktur atau belum? Ini yang mesti dikaji secara komprehensif dengan melihat kondisi yang terjadi di Papua. Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan dari proses ini. Baik pusat ataupun elite daerah yang memiliki komitmen rendah dalam membangun Papua.
Untuk mewujudkan hal itu memang diperlukan pemerintahan yang bersih, transparan, dan memang memiliki komitmen terhadap kemajuan Papua. Istilah bahwa Papua dianak tirikan oleh pusat sebenarnya saat ini tidak berlaku. Sebab alokasi dana yang diturunkan pusat telah banyak untuk Papua.
Saat ini, kita bisa melihat bahwa ada pembangunan yang digembar gemborkan oleh Presiden Jokowi yaitu untuk membangun tol di Papua. Ini menjadi bentuk dari komitmen pusat terhadap kemajuan Provinsi Papua. (Tulisan ini dikirim oleh Deni Yusup, Peneliti Nusantara Riset)
Siapkan Pembangunan 20 Tahun Mendatang, Bappenas Susun RIPP Papua
Bappenas susun RIPP Papua 2022-2041 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
