- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA – Ada yang perlu ditepertanyakan dalam kebijakan pemerintah selama tiga tahun terakhir. Salah satunya soal keberhasilan mencetak Kader Bela Negara (KBN) oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Belum lama ini Kemenhan mengklaim telah mencetak 74,3 juta Kader Bela Negara (KBN). Klaim tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Menteri Pertahanan, Bondan Tiara dalam konferensi persnya di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).
Bondan menegaskan ini adalah bagian dari keberhasilan Kemenhan dalam 3 tahun menjalankan program pemerintahan dan bahkan akan terus meningkatkan jumlah partisipannya.
Klaim ini, menurut saya perlu dipertanyakan kebenerannya. Ini jumlah data dari mana? Jangan asal bicara tanpa fakta yang benar.
Bandingkan saja kalau seandainya seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dilatih bela negara pun belum sampai sebanyak itu. Ditambah dengan pemerintah melatih seluruh organisasi masyarakat (Ormas) yang berbadan hukum juga belum sampai angka sebesar itu.
Ini memang tidak logis. Kalau pun pemerintah melatih Ormas, Ormas yang mana dan berapa jumlahnya?
Sseandainya pemerintah melatih Kader Bela Negara di masing-masing Provinsi yang setiap bulannya ada 10.000 orang selama tiga tahun, maka jumlahnya pun sekitar 12 juta orang.
Kalau kita hitung secara matematika 10.000 orang x 34 provinsi x 12 bulan x 3 tahun, maka jumlah kader bela negara yang dilatih sebanyak 12,240,000 orang. Itu baru berapa? Sisanya mana lagi?
Dan itu akan memakan banyak anggaran pemerintah khususnya Kemenhan untuk melatih 74,3 juta Kader Bela Negara selama 3 tahun pemerintahan.
Contoh katakan saja terendah biaya per orang diklat Kader Bela Negara Rp 1 juta x 74,3 juta orang sama dengan Rp 74,3 triliun. Anggaran Kemenhan sendiri dalam APBN kira-kira hanya berkisar 114 triliun per tahun.
Jika kita urai 74,3 triliun dibagi 3 tahun, berarti 24,76 triliun per tahun artinya hanya untuk diklat Kader Bela Negara Kemenhan menganggarkan hingga 21% dari total APBN-nya.
Pertanyan mendasarnya adalah apakah betul anggaran Kemenhan dalam menjalankan program bela negara memang sebanyak itu?
(Tulisan ini dikirim oleh Maizal Alfian, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi (Badko) Jabodetabeka-Banten)
HMI Dukung Aturan Menag soal Suara Toa Masjid, Ini Alasannya
Surat Edaran (SE) Kemenag soal pedoman penggunaan pengeras suara di Masjid dan Musala dinilai sebagai salah bentuk toleransi keberagaman agama yang ada di Indonesia.
