Polemik Pengangkatan Kapolri, Pemerintah Pilih Pertahankan Sistem Lama

VIVA - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa mekanisme pengangkatan Kapolri tetap dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut disampaikan Jimly dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5 Mei 2026). Ia mengungkapkan bahwa di internal KPRP sempat muncul berbagai pandangan terkait mekanisme tersebut, termasuk usulan agar pengangkatan Kapolri tidak memerlukan persetujuan DPR. Namun setelah melalui diskusi panjang mengenai kelebihan dan kekurangan setiap opsi, Presiden Prabowo Subianto memutuskan agar mekanisme yang berlaku saat ini tetap dipertahankan. Keputusan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan dalam proses pengangkatan Kapolri serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam institusi Polri.