WtE dan Masa Depan Tata Kelola Sampah
- vstory
(Artikel ini ditulis oleh Randi Syafutra, Dosen Konservasi Sumber Daya Alam Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung & Kandidat Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University)
VIVA -Â Pertanyaannya hari ini bukan lagi apakah Indonesia mampu membangun instalasi Waste to Energy (WtE), melainkan apakah Indonesia mampu mengelola risiko, pembiayaan, dan tata kelola proyek sebesar ini secara transparan. Sebuah infrastruktur teknologi tinggi tidak otomatis menghasilkan kepercayaan publik. Kepercayaan hanya lahir ketika masyarakat meyakini bahwa proyek bernilai triliunan rupiah ini akan dikelola dengan cara yang adil, efisien, dan akuntabel.
Indonesia saat ini berada dalam darurat sampah nasional. Pertumbuhan kota lebih cepat dibanding kemampuan pengelolaan limbah. TPA penuh, emisi metana meningkat, dan plastik memasuki rantai makanan laut. Di tengah situasi tersebut, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menawarkan sebuah lompatan: membangun 33 fasilitas WtE di kota-kota besar, masing-masing bernilai sekitar Rp3 triliun dengan kapasitas 1.000 ton per hari. Proyek percontohan akan dimulai di sepuluh kota utama, termasuk Jakarta, Bandung, dan Surabaya, dengan target konstruksi dimulai akhir 2025.
Pada tataran strategi nasional, WtE hadir sebagai bagian dari transisi energi dan upaya mengurangi ketergantungan pada TPA konvensional. Namun dalam kebijakan publik, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, melainkan oleh kredibilitas tata kelola. WtE akan menjadi solusi ketika berada pada kota dengan governance kuat, tetapi berisiko menjadi beban biaya jika tata kelola dan transparansi tidak dijalankan secara ketat.
Teknologi bukan masalah utama, governance yang menentukan
Danantara menegaskan bahwa proyek ini dirancang dengan tender terbuka yang melibatkan lebih dari seratus perusahaan nasional dan internasional. Perusahaan juga telah berdiskusi dengan operator global untuk memilih teknologi insinerator yang relatif aman dan efisien. Namun pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa insinerator bukanlah infrastruktur yang berdiri sendiri. Kinerja fasilitas WtE sangat bergantung pada rantai hulu: pemilahan sampah, integritas logistik, dan disiplin pengelolaan kota.
Jika kota tetap mengirim sampah tercampur, insinerator akan lebih banyak membakar air dan material organik basah yang menurunkan efisiensi panas, meningkatkan biaya bahan bakar tambahan, serta memperbesar risiko emisi. Dengan kata lain, teknologi hanya efektif bila ekosistem kebijakan yang melingkupinya juga siap. Dalam sektor ini, kelemahan sering terjadi bukan pada tungku bakar, tetapi pada tata kelola distribusi, biaya operasional, dan akuntabilitas kontrak.
Belajar dari Singapura: keberhasilan karena governance, bukan karena mesin
Singapura sering dikutip sebagai negara yang berhasil menerapkan WtE. Keberhasilan ini bukan sekadar hasil dari pembakaran sampah, melainkan hasil pelaksanaan tata kelola yang disiplin. Pemerintah Singapura membangun rantai sistemik: pemilahan, insentif, penegakan hukum, dan pengelolaan data berbasis publik. Selain itu, biaya dan kinerja fasilitas diumumkan secara berkala kepada warga. Dengan pendekatan ini, WtE menjadi bagian dari sistem circular economy yang terkendali dan terukur.
Yang patut dicatat, Singapura tidak membangun WtE terlebih dahulu lalu membenahi hulu kemudian. Mereka membenahi hulu terlebih dahulu, baru menempatkan WtE sebagai tulang punggung akhir sistem. Ini membuktikan bahwa keberhasilan WtE lebih merupakan produk governance daripada produk rekayasa teknis semata.
Pelajaran dari Manila: ketika tata kelola lemah, teknologi menjadi sumber konflik
Filipina memberikan pembanding yang kontras. Proyek-proyek WtE berskala besar di Manila mengalami penolakan publik dan kontradiksi kebijakan karena tidak ditopang dengan transparansi yang memadai. Tender yang dianggap tertutup serta kecemasan soal dampak kesehatan menciptakan resistensi sosial yang sulit dipulihkan. Kritik muncul bukan hanya dari aktivis lingkungan, tetapi dari kalangan ekonomi kota yang mempertanyakan kelayakan biaya dan distribusi manfaat.
Akibatnya, fasilitas yang dimaksudkan sebagai solusi justru menjadi sumber ketegangan. Ketika governance lemah, WtE mudah dipersepsikan sebagai proyek teknologi mahal yang menumpuk biaya pada masyarakat, sementara manfaat utamanya dinikmati operator dan investor. Ini adalah risiko yang harus diantisipasi Indonesia sejak awal.
Tata kelola tender dan investasi adalah inti persoalan
Dengan nilai investasi Rp3 triliun per fasilitas, WtE adalah salah satu proyek padat modal terbesar dalam sejarah pengelolaan sampah Indonesia. Infrastruktur sebesar ini membuka peluang kolaborasi global, tetapi juga membuka potensi asimetri informasi antara pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat. Risiko yang paling sering terjadi dalam proyek raksasa bukanlah kegagalan teknologi, melainkan kurangnya transparansi dalam proses tender, biaya operasional, serta kontrak penjualan listrik.
Dalam model WtE, PLN membeli listrik yang dihasilkan. Jika biaya pembangkitan lebih tinggi dari tarif jual, subsidi dapat terakumulasi dan pada akhirnya menjadi beban fiskal negara. Tanpa keterbukaan parameter biaya dan kontrak, publik tidak bisa menilai apakah proyek ini benar-benar efisien atau hanya terlihat efisien di atas kertas.
Karena itu, tata kelola dana dan proses tender harus sekuat teknologi yang digunakan. Jika tidak, maka risiko trust deficit akan muncul. Sebuah proyek yang dimaksudkan sebagai solusi dapat berubah menjadi polemik jika kepercayaan publik tidak menyertainya.
WtE hanya dapat berhasil jika governance dibenahi dari awal
Pengalaman internasional menunjukkan pola yang jelas: WtE berhasil di negara dengan governance kuat dan disiplin kebijakan hulu, tetapi gagal di wilayah yang mengabaikan partisipasi publik dan pengamanan tata kelola. Dalam konteks ini, langkah Danantara untuk membuka tender merupakan sinyal yang baik, tetapi harus disertai mekanisme verifikasi publik agar komitmen keterbukaan tidak berhenti sebagai deklarasi.
Selain itu, hanya kota yang memiliki kesiapan sistem pemilahan, kapasitas logistik, dan akuntabilitas tata kelola yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan WtE. Membangun insinerator di kota yang belum siap sama halnya dengan membangun bendungan di wilayah tanpa sungai: infrastruktur berdiri, tetapi manfaatnya tidak mengalir.
Rekomendasi kebijakan: governance harus dibangun setara dengan infrastruktur
Untuk mencegah WtE menjadi sekadar teknologi mahal yang bekerja setengah fungsi, pemerintah perlu menata kerangka kebijakan berikut:
- Audit publik atas tender dan kontrak: semua tahapan tender dan pemenang harus dapat diawasi publik melalui pelaporan reguler. Transparansi tender juga melindungi pemerintah dari kecurigaan konflik kepentingan.
- Kota prioritas berdasarkan kesiapan hulu: bukan berdasarkan kebutuhan sampah semata, tetapi berdasarkan kesiapan segregasi, pengelolaan logistik, dan disiplin kebijakan daerah.
- Benchmarking kinerja: setiap proyek WtE harus memiliki pembanding baku terhadap negara-negara yang berhasil agar ada tolok ukur transparan yang dapat dipantau publik.
- Kalkulasi biaya dan risiko terbuka: tarif listrik, biaya operasional, dan masa pengembalian investasi harus dapat ditelusuri secara publik, bukan hanya oleh regulator.
- Pengawasan independen: pengawasan tidak cukup dilakukan oleh pemerintah dan investor. Diperlukan partisipasi lembaga independen, akademisi, dan pemantau lingkungan untuk menyeimbangkan informasi.
- Kewajiban pelibatan publik: forum dengar pendapat dan penyampaian risiko harus dilaksanakan sebelum proyek berjalan, bukan setelah kontrak diteken.
Dengan mekanisme ini, WtE tidak hanya menjadi proyek infrastruktur, tetapi juga menjadi instrumen kepercayaan publik yang terukur.
Penutup: governance lebih menentukan daripada pembangkit
WtE dapat menjadi langkah strategis untuk keluar dari krisis sampah nasional, tetapi tanpa tata kelola yang transparan, proyek ini akan terhambat oleh resistensi dan kecurigaan. Pemerintah yang ingin membangun infrastruktur energi modern harus terlebih dahulu membangun kepercayaan publik sebagai fondasi. Pada akhirnya, pembakar sampah tidak akan menyelesaikan persoalan jika tata kelola masih membiarkan kebijakan berjalan dalam ruang tertutup.
Teknologi hanya dapat menyelesaikan masalah teknis. Tata kelola yang baik menyelesaikan masalah kepercayaan. Dalam kebijakan publik, yang paling menentukan bukan apa yang dibangun, tetapi bagaimana rakyat diyakinkan bahwa teknologi dikelola untuk kepentingan mereka. WtE akan menjadi kemajuan apabila dilihat sebagai bagian dari kontrak sosial baru antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Tanpa kontrak sosial itu, investasi besar hanya akan menjadi infrastruktur yang megah tetapi tidak memiliki legitimasi.