Darurat Komunikasi Pemerintahan Prabowo
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Bagi publik, kekompakan antara kedua lembaga tersebut adalah indikator kesiapan Negara dalam menjalankan produk kebijakan masing-masing. Perdebatan “liar” justru menurunkan kepercayaan publik –terutama investor Inggris yang menjadi mitra proyek ini akan merasa ragu terhadap kepastian hukum dan tata kelola administrasi Negara jika menteri utamanya saja tidak disiplin dalam penyiapan data dan pola komunikasi.
Komunkasi pemerintahan yang efektif tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus integratif dan satu suara. Terlebih di era digital saat ini, setiap pernyataan dan argumen yang mereka unggah akan dianggap sebagai kebijakan oleh netizen. Dan setiap perseteruan yang mereka pamerkan di ruang publik, adalah kerugaian bagi wibawa Negara.
Sebagai catatan akhir, Timothy J. Coombs (2007) dalam Situational Crisis Comunation Theory menekankan bahwa organisasi harus memilih strategi repson yang tepat berdasarkan tingkat tanggung jawab yang diberikan publik kepada mereka. Perseteruan dua menteri tersebut merupakan bentuk krisis komunikasi yang berdampak luas, sehingga harus ada langkah manajemen krisis yang cepat dan tepat dalam menyelesaikan perseturuan ini.
Selain membentuk narasi tunggal dan tabulasi data internal, manajemen krisis juga memberikan solusi jitu dengan menggunakan strategi damage control –kendali kerusakan. Pemerintah perlu dengan cepat mengalihkan isu krisis ini menjadi sesuatu yang lebih produktif. Dengan menunjukkan progress nyata dari proyek galangan tersebut, pemerintah mengubah narasi perdebatan anggaran menjadi percakapan urgensi dan manfaat proyek ini bagi masyarakat luas.
Tanpa manajemen krisis yang baik, peseturuan ini akan dianggap oleh publik sebagai bukti bobroknya dapur kabinet dalam mengelola administrasi Negara. Namun jika dikelola dengan cepat dan tepat melalui singkronisasi data dan komunikasi satu pintu, krisis ini justru akan menjadi momentum perbaikan sistem komunikasi pemerintahan yang berbasis pada data dan singkronisasi anggaran di masa depan.