War Room Deregulasi dan Reformasi Birokrasi
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Artikel opini ini ditulis Prof. Didik J Rachbini, Ph.D. Rektor Universitas Paramadina
Jakarta, VIVA – Jika kita hendak lepas dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka harus ada kebijakan untuk mencapai kinerja ekspor yang maksimal untuk mendorong pertumbuhan industri yang tinggi. Secara bersamaan kebijakan tersebut harus menarik investasi asing secara maksimal dan dinamis agar masuk ke dalam negeri, juga untk mendorong sektor industri tumbuh tinggi.
Tidak seperti sekarang industri yang seharusnya menjadi lokomotif justru tumbuh rendah sehingga tidak bisa diharapkan ekonomi tumbuh tinggi. Untuk itu diperlukan iklim usaha yang kondusif sehingga investasi asing masuk dan kinerja ekspor tumbuh cepat sebagai tanda bahwa produk Indonesia berdaya saing dan berjaya di pasar internasional.
Tapi sekarang ada masalah struktural, masalah daya saing dan masalah institusi dari ekonomi nasional. Sampai sekarang investasi asing enggan masuk ke Indonesia. Secara relatif dibandingkan dengan negara lain kalah telak. Indonesia menerima investasi asing masuk dalam katagori tidak memadai hanya 1,8 persen terhadap PDB. Sementara itu, Investasi asing masuk ke Vietnam mencapai 4,2 persen, Malaysia 3,7 persen dan Singapura: 27,8 persen.
Masalah institusi yang lemah dikritik sendiri oleh Presiden Prabowo, terutama terhadap birokrasi yang menghambat banyak pelaku usaha. Untuk berinvestasi di Indonesia harus menunggu izin lama sekali hingga satu sampai dua tahun. Sementara itu di negara lain proses serupa dapat diselesaikan hanya dalam hitungan dua minggu.
Regulasi yang ruwet dinilai justru membuka celah praktik tidak sehat dalam birokrasi. Karena itu, Presiden berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus deregulasi untuk memangkas aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi serta kegiatan
usaha di Indonesia.
Dalam hal ini, gagasan membentuk satgas deregulasi sebenarnya logis. Negara-negara Asia Timur yang sukses industrialisasi memang memakai “war room” reformasi birokrasi yang langsung dikendalikan pemimpin politik tertinggi. Contohnya Vietnam melalui reformasi Đổi Mới, yang sekarang berhasil dan sukses mempertahankan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen. Indonesia berhasil melakukannya pada tahun 1980-an dan awal 1990-an yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi 7 persen.
