Olahraga Tetap Anak Tiri Bangsa
- AP Photo/Louise Delmotte
Tahun 1948, saat Indonesia ditolak partisipasi Olimpiade London, Bung Karno menjawab dengan menggelar PON-I, Surakarta. Indonesia juga membuat pesta olahraga negara-negara berkembang, Ganefo, 1963. Akibatnya Indonesia sempat dikeluarkan dari PBB.
Sebelumnya, Bung Karno juga yang atas bantuan Uni Soviet membangun komplek keolahragaan, 1958-62 yang diberi nama Gelora Bung Karno, seluas 278,1 hektar. Bahkan untuk menunjukkan pada dunia soal Timor Timur, 1975, yang bergabung ke Indonesia, atas biaya negara, PSSI selama setahun berlatih di Brasil, negara terbesar yang pernah dijajah Portugis.
Bung Karno sendiri memiliki semboyan: Membangun Olahraga, Membangun Bangsa, 1962, yang digelorakan saat pembukaan GBK. GBK sendiri adalah jawaban untuk perdana Soviet Nikita Khrushchev. "Apa yang akan engkau tinggalkan untuk rakyatmu nanti? Para pendahulumu sudah meninggalkan candi-candi yang indah?" saat BK ke Moskow 1957.
Lalu 9 September 1984, Pak Harto menggelorakan Mengolahragakan Masyarakat dan Memasyarakatkan Olahraga, dicanangkan di Solo sekaligus menjadikan Hari Olahraga Nasional.
Baik BK maupun Pak Harto sadar betul bahwa olahraga adalah gerbang terdepan untuk satu bangsa. Ya, hanya ada dua adegan di mana Merah-Putih dikibarkan serta Indonesia Raya dinyanyikan: Saat presiden disambut di luar negeri dan ketika atlet meraih medali emas di multi event: Olimpiade, Asian Games, dan Sea Games. Tentu juga saat international single cabor seperti Kejuaraan Dunia, Asia, dan Asean.
Nah, persoalannya, Kemenpora, kementerian yang bertanggung jawab atas segala sesuatu terkait olahraga, sesuai UU no11/2022 menggantikan UU no5/2005, adalah kementerian klaster C. Sudah begitu, di klaster tersebut Kemenpora pun berada paling bawah. Akibatnya anggarannya super minim. Jika tidak keliru 2026 ini, Kemenpora hanya diberi Rp 1, 150 triliun. Untuk operasional kantor saja sudah lebih dari separuh.
Yang lebih miris, kantor Kemenpora di Jl. Gerbang Pemuda, Senayan berdiri di atas HPL TVRI. Artinya, jika TVRI membutuhkannya, maka demi hukum Kemenpora harus pindah.
Selain itu, 279,1 hektar lahan di GBK hak kelolanya ada di Setneg, padahal Kementerian itu tidak ada tupoksinya untuk mengurusi dunia olahraga. Malah, kalau Kemenpora ingin memakai fasilitas di sana untuk.kepentingan olahraga statusnya sama dengan pihak lain, mengajukan surat dan membayar sewa.