- vstory
VIVA – Di luar jangkauan penegakan hukum, perdagangan manusia terus meningkat pesat. Bagi mereka yang diperdagangkan, pandemi telah membuat mereka lebih menderita dan terpapar dari sebelumnya, dalam jarak yang dekat dan konstan dengan pelaku kekerasan.
COVID -19 membuat masyarakat tidak stabil dan memungkinkan berlanjutnya perdagangan manusia. Kita tidak dapat lagi berpura-pura bahwa kekerasan dan perdagangan manusia berbasis gender ialah terlepas dari ketidakadilan dan kerentanan yang lebih besar di masyarakat kita.
Saat para penyintas menemukan suara mereka yang berubah dari korban menjadi seorang aktivis, inilah saatnya bagi dunia untuk bergabung dalam seruan tersebut.
Komunitas global harus mengambil tindakan yang serius. Untuk mendukung wanita dan komunitas yang akan lebih menderita akibat pandemi tahun-tahun mendatang, Nadias initiative dan kantor PBB UNODC, akan memeriksa keadaan kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia di tengah pandemi covid-19.
Para ahli, aktivis, dan praktisi akan membantu menentukan langkah-langkah selanjutnya yang dapat ditindaklanjuti yang dapat dilakukan oleh badan-badan PBB dan negara-negara anggota untuk membuat kemajuan dalam mencegah dan menanggapi kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia.
Perempuan berhak untuk tidak menjadi objek pemerkosaan dan kekerasan.
Perdagangan manusia meningkat di saat krisis terutama perempuan, kita harus melindungi para pembela hak asasi manusia dan perempuan untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Berikut adalah pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed kepada Reykjavik Global Forum - Women Leaders Virtual Event, yang diselenggarakan bersama oleh Women Political Leaders dan Pemerintah serta Parlemen Islandia, pada 9 November:
"Merupakan kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan Forum Global Reykjavik hari ini. Saya terinspirasi melihat begitu banyak pemimpin wanita yang berkolaborasi dalam solusi global.
Pandemi ini telah meminta kita masing-masing untuk bangkit menghadapi krisis kesehatan, kemanusiaan, dan pembangunan. Dan para pemimpin wanita di seluruh dunia telah menjawab panggilan dari garis depan - menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian.
Dalam beberapa dekade terakhir, kami telah membuat beberapa langkah penting menuju kesetaraan gender, termasuk dalam mengurangi undang-undang yang diskriminatif, memajukan kesetaraan gender dalam pendidikan, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.
Namun, kehancuran yang ditimbulkan oleh krisis COVID-19. Akibatnya, perempuan menjadi salah satu yang paling terkena dampak konsekuensi ekonomi dan pengangguran. Beban kerja perempuan yang tidak dibayar telah meningkat, kekerasan berbasis gender meningkat, dan akses ke kesehatan seksual dan reproduksi telah dikompromikan. Ketidakseimbangan ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan.
Meskipun suara para aktivis dan penyintas telah mencapai puncak yang tidak dapat dibungkam atau diabaikan, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan akan membutuhkan lebih banyak investasi, kepemimpinan dan tindakan.
Itu tidak bisa dikesampingkan, itu harus menjadi bagian dari respons nasional setiap negara, terutama selama krisis COVID-19 yang sedang berlangsung.
Selama 16 Hari Aktivisme, UN Women menyerahkan mikrofon kepada para penyintas, aktivis, dan mitra PBB di lapangan, untuk menceritakan kisah tentang apa yang terjadi setelah wabah COVID-19.
Korban tindak kekerasan berdasarkan agama atau kepercayaan di seluruh dunia.
Irak telah menderita konflik internal dan keruntuhan negara, merendahkan tempat lahir yang dulunya kaya akan suku-agama dan budaya kuno. Populasi Kristen, termasuk etnis Assyria, yang berjumlah sekitar 1,5 juta pada awal abad ini, telah berkurang menjadi hanya 200.000 saat ini.
Komunitas minoritas lainnya seperti Yazidi, Sabean-Mandaeans, Turkmen, Kak'ais, dan Shabaks telah menghadapi ancaman eksistensial dalam beberapa tahun terakhir.
ISIS mengeksploitasi kemerosotan kebebasan beragama secara bersamaan sebagai bagian dari kampanye genosida mereka terhadap minoritas etnis-agama di seluruh wilayah Sinjar dan dataran Niniwe.
Kekerasan yang ditargetkan berusaha untuk menghapus kehadiran agama minoritas di Irak sama sekali, dan khususnya Yazidi, yang dicela oleh ISIS sebagai pemuja setan.
ISIS mengeksekusi mereka yang menolak pindah agama, dan menghancurkan banyak tempat suci, gereja, kuil, dan situs budaya lainnya. Dampak diskriminasi agama terhadap minoritas tersebar luas dan antargenerasi, karena banyak pengungsi enggan kembali ke tanah leluhur mereka karena takut akan penganiayaan agama.
Situasi ini diperparah dengan kehadiran kelompok milisi di wilayah Sinjar dan dataran Niniwe dan kegagalan untuk menangani masalah tata kelola.
Didukung oleh Tim Investigasi PBB untuk Menyoroti Akuntabilitas tindak Kejahatan, (UNITAD) dan Kantor PBB untuk Pencegahan Genosida dan Tanggung Jawab untuk Melindungi.
Namun, tanpa keadilan dan akuntabilitas atas kekejaman masa lalu, komunitas agama akan terus menghadapi penganiayaan dan ancaman kekerasan berulang.
Meningkatkan kebebasan beragama terkait dengan meminta pertanggungjawaban pelaku genosida, menyediakan kondisi aman untuk kembali ke komunitas minoritas, dan mendukung mereka yang mengalami trauma kekerasan agama yang mendorong mereka meninggalkan tanah air.
Menurut UNITAD, Pemerintah Irak, Pemerintah Daerah Kurdistan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan masyarakat internasional yang lebih luas akan mengambil langkah-langkah berikut:
1) Untuk mengadopsi undang-undang yang menjamin reparasi bagi yang selamat dan memberikan keadilan bagi korban genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
2) Untuk memberdayakan kelompok yang bekerja menuju kohesi sosial seperti Jaringan Korban Yazidi dan Meja Bundar Kebebasan Beragama Irak untuk mengadvokasi kepentingan mereka sendiri.
3) Untuk mempromosikan pendidikan agama di seluruh Irak melalui acara dan kegiatan budaya yang menginformasikan penduduk tentang komunitas minoritas; mengintegrasikan pendidikan tentang agama minoritas dalam kurikulum sekolah Irak untuk memerangi kesalahan informasi.
4) Untuk menerapkan pendekatan inovatif untuk mempromosikan keragaman agama dan budaya, termasuk pendekatan berbasis komunitas menggunakan seni dan teknologi realitas virtual, seperti pameran Nobody's Listening.
5) Untuk UNITAD dan Kantor PBB tentang Pencegahan Genosida dan Tanggung Jawab Melindungi untuk memfasilitasi konferensi lanjutan guna memperluas dukungan untuk Pernyataan Antaragama oleh komunitas agama lain.
