- vstory
VIVA.co.id - Bumi Nusantara atau Indonesia yang pada abad ke-17 sampai ke-20 dikenal dengan nama Hindia Belanda mengalami pasang surut perjuangan dalam mencapai kemerdekaannya selama beratus-ratus tahun. Perjuangan dan perlawanan kala itu telah digerakkan melalui segala aspek baik secara fisik, mental, spiritual maupun intelektual.
Perjuangan dalam menggapai kemerdekaan tersebut memang tidak mudah. Indonesia perlu menghadapi beberapa perang kemerdekaan. Perang kemerdekaan yang dilakukan Indonesia kala itu adalah perang rakyat Indonesia yang ingin mencapai kedaulatan dan terlepas dari kekuasaan bangsa asing.
Perang yang terjadi merupakan hasrat manusiawi pribumi Indonesia. Hasrat rakyat Indonesia untuk mencapai dunia baru yang sejatinya tidaklah berasal dari naskah di atas meja tetapi berasal dari kehendak Tuhan di dalam hati manusia-Nya.
Terlepas dari romantisme perjuangan perang, Indonesia yang ingin mengadakan revolusi kemerdekaannya perlu melakukan beberapa persiapan dalam mencapai tujuan perjuangan kemerdekaan tersebut. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) salah satu langkah dalam mencapai kemerdekaan yang dimaksud.
Melalui pertemuan dan rapat-rapat dalam BPUPKI ini tercetuslah suatu paham ideologi yang akan menjadi identitas Indonesia yaitu Pancasila. Sejatinya, proses keberadaan Pancasila tidaklah memakan waktu yang singkat. Konseptualisasi Pancasila memerlukan perjalanan panjang seiring perjuangan rakyat Indonesia dari awal tahun 1900-an melalui berbagai rintisan gagasan dalam sintesis antar ideologi serta penemuan kode kebangsaan.
Sejatinya, lahirnya Pancasila sebagai hasil dari filterisasi yang mengalami proses panjang di mana jauh sebelumnya Indonesia telah mengalami pendewasaan melalui perbedaan kepentingan yang dihadapi dari beberapa ideologi. Keberadaan Pancasila pun hadir sebagai falsafah negara Indonesia yang bersifat heterogen dan tidak lepas dari kontradiksi dalam diri.
Lahirnya Pancasila sendiri melalui rapat BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang kemudian muncul dari jawaban Ir. Soekarno mengenai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila yang disampaikan 1 Juni 1945 disempurnakan oleh Panitia Sembilan ke dalam versi Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945.
Dalam proses penyempurnaan Pancasila tersebut, mengalami kealotan pada frasa “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal ini dianggap dapat mengganggu keutuhan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.
Kemudian, frasa tersebut pun berganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa, yang menurut Alamsyah Ratu Perwiranegara hal tersebut merupakan hadiah dari umat Islam Indonesia untuk kemerdekaan. Pada akhirnya, dari penyempurnaan tersebut pun hadirlah Pancasila yang saat ini kita kenal.
Asumsi Dasar dan Nilai Pancasila
Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa Pancasila lahir sebagai dasar dan falsafah Indonesia dalam bernegara. Segala bentuk basis moralitas Pancasila telah memiliki landasan ontologis, epistemologi dan aksiologi. Pancasila sendiri secara identitas sebagai (1) Pandangan hidup bangsa Indonesia, (2) Dasar falsafah negara, dan (3) Gambaran kepribadian bangsa Indonesia (Jarmanto, 1982:111). Menurut Muhammad Yamin, Pancasila merupakan warisan sosio-historis bangsa Indonesia yang kemudian menjadi refleksi kontemplatif dan disusun dalam lima prinsip.
Ir. Soekarno sebagai pencipta Pancasila mengatakan bahwa ideologi Pancasila merupakan pandangan hidup manusia Indonesia dan pengertiannya secara hakekat berkehidupan di dunia serta memberikan gambaran mengenai makna hidup dan kehidupan. Sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia itu sendiri, Pancasila memiliki peran menjadi landasan kebijakan negara melalui alat perlengkapannya, yang kemudian untuk mencapai tujuan negara serta guna terwujudnya kedaulatan rakyat.
Untuk merasuki seluruh rakyat Indonesia dalam bernegara, Pancasila menyampaikan beberapa nilai yang kemudian bermaksud akan menjadi budaya serta identitas bangsa Indonesia. Yudi Latif menjelaskan bahwa Pancasila memiliki justifikasi historitas, rasionalitas, dan aktualitasnya dalam setiap sila.
Sila pertama, merujuk pada nilai-nilai religiusitas yang mengandung etika dan spritualitas. Sila kedua, menjelaskan mengenai nilai-nilai kemanusiaan secara universal dengan berdasar pada agama, hukum alam, serta sifat sosial. Sila ketiga, merupakan bentuk aktual dari nilai-nilai etis kemanusiaan yang mengakar pada interaksi bermasyarakat. Sila keempat, bentuk output dari nilai kemanusiaan yang berdaulat dengan landasan demokrasi permusyawaratan. Sila kelima, merupakan akulturasi nilai-nilai sila sebelumnya yang kemudian dapat dirasakan secara adil oleh rakyat Indonesia.
Artefak Pancasila: Langkah Pencapaian Kedaulatan Indonesia
Kehadiran Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia memberikan pengaruh besar dalam bernegara bagi alat negara dan rakyatnya. Tidak bisa dipungkiri keberadaan Pancasila memengaruhi segala aspek sosial baik secara hukum, politik maupun ekonomi.
Namun jauh sebelumnya, Pancasila perlu hadir sebagai pemersatu manusia Nusantara yang secara fakta memiliki keberagaman baik secara agama, norma, suku, tradisi dan lain-lain. Segala bentuk perbedaan tersebut menjadi pertanda hidup dan tumbuh, tetapi sifat antagonis yang dipertajam akan mengarah pada kehancuran. Sejatinya hal tersebutlah yang menjadi fakta bahwa suatu bangsa merupakan hubungan sosial dari kesadaran yang bersifat kolektif.
Dalam penyatuan hal tersebut pun memerlukan jiwa patriotik yang berdasar pada obsesi daya hidup terhadap pembatasan pengakuan dan pemahaman kemudian berlanjut secara biologis dan komponen budaya. Pada konsepsi filsafat Pancasila yang menghimpun serta mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai aspek yang kemudian konsepsi persatuan Pancasila ini juga dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika.
Dengan adanya konsepsi tersebut, maka secara kontekstual akan mengarah pada sikap berdemokrasi dalam bernegara. Kontekstualitas demokrasi sebagai salah satu artefak dari Pancasila sendiri bertujuan kemerdekaan manusia dari segala penindasan. Keberadaan demokrasi pun yang sesungguhnya dimaksud adalah konsepsi demokrasi yang terpimpin bertujuan pada keadilan sosial.
Untuk mencapai tujuan demokrasi terpimpin yakni keadilan sosial terdapat beberapa langkah yang dirumuskan oleh Bung Hatta diantaranya, penguasaan aset oleh negara, kontrol terhadap usaha swasta dan menumbuhkan perekonomian rakyat yang mandiri.
Pencapaian keadilan sosial melalui aspek ekonomi memerlukan pertolongan rakyat melalui brain-trust yang berdasar pada konsep demokrasi tersebut bergerak melalui kooperasi yang kemudian menjadi koperasi untuk melaksanakan persatuan dan semangat gotong-royong.
Guna melaksanakan segala bentuk usaha mayor di atas, Ir. Soekarno sebelumnya berasumsi melakukan beberapa usaha yang lain seperti hidup sederhana, gerakan kebersihan/kesehatan, gerakan pemberantasan buta huruf, membangkitkan dan mengembangkan gotong-royong, melancarkan jawatan dan perusahaan negara, gerakan pembangunan rohani dan membangkitkan kewaspadaan nasional.
