- vstory
VIVA – Krisis tidak hanya terjadi dalam perusahaan saja. Fenomena krisis dalam pendekatan citra maupun reputasi juga akan mengancam dunia politik khususnya adalah partai politik. Politik dalam hal electoral sangat bergantung dengan kepercayaan masyarakat yang di mana partai politik harus membangun citra maupun reputasi kepada masyarakat. Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan langkah-langkah pilihan politik dan permainan isu yang cantik di masyarakat.
Ada yang menarik tentang fenomena terbaru dari Partai Gerindra yang menjadikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Padahal, pada Pilpres 2019 Prabowo adalah rival dari Jokowi. Bahkan dalam Pemilu 2019 polarisasi yang terjadi begitu terasa hangatnya dalam suhu politik nasional.
Helmke dan Levitsky (2004) mencatat akan muncul dan menguat empat pola interaksi politik, yakni pola melengkapi, mengakomodasi, menyaingi, dan menggantikan. Setiap pola tersebut memiliki pendekatan berbeda-beda. Tentunya apa yang telah dilakukan oleh Jokowi untuk menugaskan Prabowo menjadi menteri pertahanan adalah pendekatan melengkapi dan mengakomodasi lawan politik.
Langkah tersebut bisa dikatakan baik bagi Jokowi karena untuk menyukseskan di akhir periode keduanya. Tetapi hal itu belum tentu baik bagi Prabowo dan Gerindra. Mengapa?
Pada Pilpres 2019, Prabowo - Sandiaga mendapatkan 68.650.239 suara atau 44,5 persen. Artinya ada banyak suara masyarakat yang percaya dengan Prabowo dan tidak memilih Jokowi dengan berbagai alasan. Isu yang terbentuk ketika Prabowo diangkat menjadi menteri juga tidak sedikit yang negatif. Yaitu sebuah kekecewaannya atas pilihan langkah politik Prabowo.
Maka dari itu, isu negatif kekecewaan di masyarakat jangan pernah dibiarkan oleh Gerindra akan potensi krisis tak tertangani dengan baik. Merujuk pada pandangan Michael Regester dan July larkin, Risk Issues and Crisis Management (2000:48), krisis tidak serta-merta ada, tetapi berjalan dari isu potensial, lalu muncul menjadi aktual yang diketahui khalayak luas, terlebih jika mendapatkan liputan media yang massif, dan krisis pun bisa memuncak. Tentunya komunikasi memiliki langkah sangat penting dalam mengelola isu.
Gerindra masih memiliki peluang besar untuk kembali memasuki panggung Capres, Cawapres ataupun memperebutkan posisi atas dalam Pemilu 2024. Tentunya untuk mencapai semua itu Gerindra harus pintar mengelola isu dan reputasi di masyarakat agar partainya tetap dipercaya.
Melihat situasi isu terkini seharusnya Gerindra harus mengambil langkah-langkah komunikasi politik yang baik di masyarakat agar tetap dipercaya. Seperti tetap kritis yang konstruktif di dalam tubuh koalisi di periode ini. Jangan sampai isu ini terus terbentuk dan selalu teringat di benak masyarakat ataupun para pemilihnya akan kekecewaannya terhadap langkah politik Prabowo Subianto. Dan tentunya agar tidak sampai menuju titik krisis kepercayaan.
Krisis dan momentum adalah hal yang sangat berdekatan. Dalam hal ini ada perbedaan antara krisis politik dan krisis perusahaan. Jika pada perusahaan krisis seperti dapat diprediksi. Mulai dari penjualan yang menurun hingga pendapatan yang tidak meningkat. Berbeda dengan politik yang sifat-sifat itu tidak terlihat secara kasat mata.
Maka dari itu, momentum dalam membangun reputasi dan citra maupun menjaganya adalah hal yang penting. Kejelian untuk melihat momentum sangat penting dalam hal ini. Mungkin ini juga yang bisa digunakan oleh Gerindra bisa memainkan momentum opini publik walaupun masuk dalam kubu pemerintah.
(Penulis: Muhammad Farras Fadhilsyah, Mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia)
